Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
karno maupun Presiden Soeharto memandang partai-partai politik
yang berlandaskan Islam sebagai kekuatan-kekuatan pesaing potensial
yang dapat merobohkan landasan negara yang nasionalis.
Terutama karena alasan ini, sepanjang lebih dari empat dekade,
kedua pemerintahan di atas keras berupaya untuk melemahkan
dan “menjinakkan” partai-partai Islam. Akibatnya, tidak saja para
pemimpin dan aktivis Islam politik gagal menjadikan Islam sebagai
dasar ideologi dan agama negara pada 1945 (menjelang Indonesia
merdeka) dan lagi pada akhir 1950-an (dalam perdebatanperdebatan
Majelis Konstituante mengenai masa depan konstitusi
Indonesia), tetapi mereka juga mendapatkan diri mereka berkalikali
disebut “kelompok minoritas” atau “kelompok luar”. 3 Pendek
kata, seperti telah dikemukakan para pengamat lain, Islam politik
telah berhasil dikalahkan—baik secara konstitusional, fisik, birokratis,
lewat pemilihan umum maupun secara simbolik. 4 Yang lebih
menyedihkan lagi, Islam politik seringkali menjadi sasaran tembak
ketidakpercayaan, dicurigai menentang ideologi negara Pancasila. 5
Sementara itu, pada sisi lainnya, kaum Muslim yang aktif secara
politik juga memandang negara dengan mata curiga. Terle-
3 Lihat Ruth McVey, “Faith as the Outsider: Islam in Indonesian Politics,” James
Piscatori (ed.), Islam in the Political Process, hh. 199-225; W.F. Wertheim, “Indonesian
Moslems Under Sukarno and Suharto: Majority with Minority Mentality,” Studies on
Indonesian Islam, Townsville: Occasional Paper No. 19, Centre for Southeast Asian
Studies, James Cook University of North Queensland, 1986.
4 Untuk paparan ringkas mengenai kekalahan politik Islam, lihat Donald K.
Emmerson, “Islam and Regime in Indonesia: Who’s Coopting Whom?” makalah
disampaikan dalam pertemuan tahunan American Political Science Association,
Atlanta, Georgia, AS, 31 Agustus 1989.
5 Diperkenalkan oleh Presiden Soekarno pada 1 Juni 1945, terdiri dari lima sila:
(1) Ketuhanan yang Mahaesa; (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab; (3) Persatuan
Indonesia; (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan; dan (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
— Islam dan Negara