Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
Namun demikian, masih tersisa satu persoalan. Seberapa sejati
transformasi gagasan dan praktik politik Islam itu berlangsung?
Atau, seberapa tulus respons akomodatif negara terhadap Islam?
Dalam situasi di mana negara masih sangat berwatak eksklusioner,
tidak ada cara untuk mengetahui tingkat ketulusan pada kedua
belah pihak—kaum Muslim maupun negara Orde Baru. Masalah
ini perlu diangkat karena, sebagaimana telah disebut pada bagian
awal studi ini, watak hegemonik dan otoritarian negara Orde
Baru merupakan kelemahan utama dari keseluruhan proses transformasi
ideologi dan politik Islam. Fakta bahwa negara mengekang
Islam politik sesungguhnya tidak menyisakan banyak pilihan
bagi Islam politik untuk bertahan. Tidak ada satu pun institusi
sosial-budaya, ekonomi, dan politik yang dapat lepas dari jaring
pengaruh negara Orde Baru yang begitu kuat.
Oleh sebab itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa selalu
ada dimensi kegunaan politik-keagamaan (religio-political expediency).
Tentu saja ada kalangan Muslim yang—karena alasan keagamaan
atau alasan lainnya—meyakini bahwa Islam tidak mewajibkan
para pengikutnya untuk mendirikan sebuah negara teokratis.
Proses transformasi gagasan dan praktik politik Islam selama
masa pemerintahan Orde Baru memperkuat keyakinan ini, dan
meningkatkan jumlah orang yang sejalan dan mendukung sudut
pandang semacam itu. 24 Namun demikian, benar pula bahwa tidak
seluruh kaum Muslim berada dalam wahana transformasi intelektual
Islam yang sama. Ada kalangan Muslim yang melihat isu
tersebut secara berbeda—baik secara tersembunyi maupun terangterangan
tetap mempertahankan pandangan mengenai hubung-
24 Lihat pembahasan dalam Bab 4, 5, dan 6.
— Islam dan Negara