Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
untuk mengekspresikan kaitan dan keinginan mereka terhadap kelompok-kelompok
lain.
Kasus kedua yang diangkat Nieuwenhuijze adalah pembentukan
Departemen Agama. Gagasannya adalah untuk memberikan jaminan
kelembagaan, terutama bagi kaum Muslim Indonesia, bahwa negara
akan benar-benar memperhatikan masalah-masalah agama. 16 Dalam
konteks negara nasional Indonesia yang modern, sudah dapat dipastikan
bahwa jaminan kelembagaan itu tidak boleh eksklusif hanya
bagi Islam. Itu berarti bahwa konsekuensi-konsekuensi politis
pembentukan Departemen Agama tidak akan menjurus kepada
penerapan cita-cita Islam dalam pengertiannya yang sempit dan
skripturalistik. Tetapi toh pembentukan itu “berhasil memberi
rasa aman bagi kaum Muslim bahwa mereka sungguh-sungguh
diperhatikan.” 17
Pesan pokok pendekatan teoretis Nieuwenhuijze terhadap
Islam politik di Indonesia modern mungkin adalah keharusannya
menampilkan diri dalam bentuknya yang obyektif—bukan subyektif,
dan karenanya kurang “skripturalistik.” Dalam konteks ini, teori
“dekonfessionalisasi” harus dilihat sebagai, dalam kata-kata Nieuwenhuijze
sendiri, “penafsiran kreatif atas prinsip-prinsip Islam
sedemikian rupa, dalam rangka memapankan kembali relevansinya
dengan kehidupan di Indonesia abad ke-20... Di atas segalanya,
toh kaum Muslim kini hidup dan ingin terus berkiprah
pada abad ke-20 dan, yang lebih penting, dalam era kontemporer
Indonesia.” 18
16 Benda, The Crescent and the Rising Sun.
17 C.A.O. Van Nieuwenhuijze, “Islam and National Self-Realization in Indo-
nesia,” h. 155.
18 C.A.O. Van Nieuwenhuijze, “Islam and National Self-Realization in Indo-
nesia,” h. 155.
0 — Bahtiar Effendy