Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
lam dijadikan ideologi negara berdasarkan argumen-argumen mengenai
(1) watak holistik Islam, (2) keunggulan Islam atas semua
ideologi dunia lain, dan (3) kenyataan bahwa Islam dipeluk oleh
mayoritas warga negara Indonesia. 149
Dipimpin Mohammad Natsir, Kasman Singodimedjo, Zaenal
Abidin, Isa Anshari, K.H. Masjkur, mereka kokoh mempertahankan
watak Islam yang holistik. Mereka percaya bahwa Islam
mengatur setiap aspek kehidupan. Menurut mereka, negara—
yang pada dasarnya merupakan sebuah organisasi yang meliputi
seluruh masyarakat dan lembaga, yang memiliki kekuasaan untuk
membuat dan menerapkan aturan-aturan yang mengikat—
tidak bisa lain kecuali mendasarkan diri kepada prinsip-prinsip
ilahiah.
Berdasarkan pandangan-pandangan teologis-ideologis tersebut,
mereka memandang bahwa Pancasila pada dasarnya adalah
ideologi sekular (ladiniyah), tanpa sumber keagamaan yang pasti.
Walaupun sila pertamanya mengakui pentingnya kepercayaan
kepada satu Tuhan, perumusannya pada dasarnya lebih didasarkan
kepada keharusan sosiologis dan bukan keilahiahan Tuhan.
Dengan kata lain, hal itu merupakan konsepsi mengenai Tuhan
yang dibuat oleh manusia dan dapat berubah sewaktu-waktu tergantung
situasi. Pendeknya, dalam pandangan mereka, Pancasila
itu netral dan tanpa warna, dan kelima silanya tidak saling ber-
149 Seluruh partai politik Islam, seperti Masyumi, NU, PSII, dan Perti, menyuarakan
gagasan negara Islam yang ditandai oleh penerimaan Islam sebagai dasar ideologi
negara. Terlepas dari itu, mereka berbeda satu sama lain dalam hal tingkat dan
intensitasnya. Ketika membandingkan sikap politik Masyumi dan NU, beberapa
pengamat menyatakan bahwa yang pertama lebih intens dibandingkan yang kedua.
Lihat Daniel S. Lev, The Transition to Guided Democracy, lthaca: Modern Indonesian
Project, Southeast Asia Program, Cornell University, 1966, hh. 123-132.
— Islam dan Negara