Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
kehadirannya, YAMP telah berhasil mengumpulkan dana lebih
dari 83 milyar rupiah (1991). Dari jumlah ini, 49 milyar rupiah
digunakan untuk membangung 449 buah masjid. 89
Pada awal 1990-an, atas permintaan Majelis Ulama Indonesia
(MUI), yayasan ini juga menyatakan komitmennya—selama beberapa
tahun—untuk mendukung secara finansial pengiriman 1.000
orang dai (mubalig Muslim) ke daerah-daerah transmigrasi. 90
Bentuk paling fenomenal dari akomodasi infrastruktural ini
adalah keinginan negara untuk tidak hanya mengizinkan, melainkan
juga membantu pendirian sebuah bank Islam, yakni Bank
Muamalat Indonesia (BMI), pada 1991. 91 Seperti masalah jilbab
dan hukum pengadilan agama, gagasan bank Islam, yang diperkenalkan
untuk pertamakali pada 1973, pernah dirasakan sebagai
sesuatu yang melekat pada kontroversi negara Islam. Dapat
dimengerti, dengan situasi hubungan politik antara Islam dan
negara saat itu, gagasan bank Islam tidak dapat direalisasikan
dengan segera. Kini, karena pandangan bahwa Islam merupakan
ancaman ideologis terhadap negara sudah makin memudar, tidak
ada alasan apa pun bagi negara untuk menghalangi didirikannya
bank semacam itu. 92
89 Lihat, “Ratusan Masjid, Seribu Dai,” Tempo, 6 Juli 1991.
90 Lihat, “1000 Dai untuk Transmigran,” Tempo, 10 November 1990, h. 117.
91 Di Istana Bogor, Presiden Soeharto mensponsori mobilisasi dana besar-besaran,
yang mencapai jumlah lebih dari 110 milyar rupiah, untuk digunakan sebagai
modal awal operasi BMI. Untuk paparan lebih lengkap, lihat “Bank dengan Agunan
Amanah,” Tempo, 9 November 1991, hh. 22-23; “Mengapa Baru Sekarang Berdiri,”
Prospek, 2 November 1991, hh. 72-74; dan “Bank Istimewa, Tanpa Bunga,”
Editor, 9 November 1991, hh. 75-76.
92 Lihat, sekadar contoh, M. Dawam Rahardjo, “Bank Muamalat,” Tempo, 2
November 1991, h. 39.
— Bahtiar Effendy