Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
Dalam hubungan ini, setidak-tidaknya terdapat dua hal yang
perlu didiskusikan. Pada satu sisi, fenomena ini telah memainkan
peran penting dalam menyemarakkan pengembangan infrastruktur
keagamaan Islam sepanjang periode Orde Baru, khususnya
yang dimulai oleh birokrasi negara. 42 Sementara itu, pada tingkat
yang lebih dalam, fenomena ini telah menumbuhkan atmosfir
politik yang turut mengkondisikan para elite birokrasi negara
untuk menerapkan apa yang oleh M. Amien Rais disebut sebagai
“perlakuan sebaliknya” dalam hal hubungan mereka dengan
Islam politik. Yang dimaksud Amien Rais itu tentu saja adalah,
sebagaimana makin tampak menonjol belakangan ini, diterapkannya
sejumlah kebijakan yang dipandang menyokong kepentingan
kaum Muslim Indonesia pada umumnya. 43
42 Ini terutama ditandai oleh pembangunan masjid-masjid, lembaga-lembaga
pendidikan Islam, dan aktivitas-aktivitas dakwah yang disponsori oleh negara. Yang
lebih menarik, sejak dekade 1980-an hampir seluruh kantor departemen memiliki
masjid atau mushalla sendiri. Sejalan dengan itu, aparat-aparat birokrasi yang Muslim
juga makin lama makin merasa tidak tertekan keislamannya. Ini dalam pengertian
bahwa mereka tidak canggung lagi menunjukkan keberagamaan mereka di depan
publik, baik dalam konteks ritual maupun sosial-politik. Wawancara dengan Sulastomo
di Jakarta, 10 September 1991. Lihat juga “Sebuah Massa yang Berubah, sebuah
Agama yang Ramah,” Tempo, 14 Juni 1986, hh. 56-60; dan “Ratusan Masjid,
Seribu Dai,” Tempo, 6 Juli 1991, h. 29.
43 Indikasi-indikasi paling penting dari fenomena ini adalah makin sedikitnya
jumlah kebijakan negara yang dipandang bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam.
Kasus paling akhir yang menunjukkan hal ini adalah dilarangnya Sumbangan Dana
Sosial Berhadiah (SDSB), yang sudah lama membuat marah tidak saja kaum Muslim,
melainkan juga umat agama-agama lain. Fenomena itu juga ditunjukkan oleh
makin meningkatnya kecenderungan negara untuk mengakomodasi kepentingankepentingan
sosial-politik Islam. Ini, antara lain, termasuk pembentukan ICMI dan
BMI; makin dikukuhkannya posisi peradilan Islam untuk mengatasi masalah-masalah
perkawinan, perceraian dan rujuk, dan lain sebagainya. Lihat, antara lain, “Sujud
Syukur, Semoga Mabrur,” Tempo, 6 Juli 1991, hh. 26-28.
0 — Islam dan Negara