Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
Dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, para pendukung
aliran intelektual ini berharap bahwa pembaruan politik dan
partisipasi birokratis akan dapat mengatasi hubungan yang tidak
mesra antara Islam dan negara. Lebih jauh lagi, dengan memperkuat
kedekatan politis dan ideologis itu, diharapkan bahwa
ruang untuk berlangsungnya konfrontasi-konfrontasi yang tidak
perlu—secara politis maupun ideologis—perlahan-lahan makin
menyempit, jika tidak sepenuhnya dapat diroboh-kan. Dalam
konteks khusus inilah, sebagaimana dicatat Ahmad Wahib, para
pendukung aliran intelektual ini dapat dianggap sebagai senjata
politis bagi aliran pembaruan teologis/religius. 75
Salah seorang pemula reformasi politik/birokrasi ini adalah
Dahlan Ranuwihardjo, lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Dari 1951 hingga 1953, ia menduduki jabatan Ketua
Umum PB HMI. Dan pada akhir 1950-an, ia merupakan pemimpin
penting GPII, sebuah organisasi pemuda Islam yang berafiliasi
kepada Masyumi. 76 Seawal 1950-an, Dahlan sudah tegastegasan
mendukung posisi politik yang menentang penghadaphadapan
Islam dan Pancasila. Sebagaimana dirasakan beberapa
tokoh Muslim lain yang menyepakati pandangan tersebut, sikap
politik itu pada dasarnya tumbuh dari keyakinan sedalam-dalam-
tisipasi mereka dalam proses tersebut. Untuk paparan mendetail mengenai cetak
biru tak resmi strategi modernisasi dan pembangunan ekonomi Indonesia, lihat Ali
Moertopo, Dasar-Dasar Pemikiran tentang Akselerasi Modernisasi Pembangunan 25
Tahun, Center for Strategic and International Studies, Jakarta: Yayasan Proklamasi,
1973. Mengenai tanggapan “kelompok Islam” yang berbeda-beda mengenai masalah
ini, lihat Muhammad Kamal Hassan, Muslim Intellectual Responses to “New Order”
Modernization in Indonesia.
75 Djohan Effendi dan Ismed Natsir (eds.), Pergolakan Pemikiran Islam, h. 173.
76 Deliar Noer, Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965, Jakarta: Pustaka Uta-
ma Grafiti, 1987, h. 370.
— Bahtiar Effendy