Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
alasan bagi munculnya kembali politik aliran itu pada dasarnya bersifat
keagamaan. Fakta bahwa PPP—segera setelah pelaksanaan Sidang
Istimewa MPR pada 1998—memutuskan untuk mengganti Pancasila
dengan Islam sebagai asas partai dan mengganti bintang dengan
ka’bah sebagai simbol partai, membenarkan argumen ini semata.
Kenyataan bahwa Islam telah digunakan sebagai simbol dan
platform partai mungkin telah mengurangi tingkat penerimaan
partai-partai Islam di mata publik. Kinerja buruk 18 partai Islam
(minus PKB dan PAN), yang hanya meraih 17,8% suara
pada pemilu 1999, antara lain dapat dikaitkan dengan penggunaan
Islam sebagai ideologi dan platform partai. Namun, keliru
jika dikatakan bahwa buruknya kinerja partai-partai Islam
hanya disebabkan mereka menggunakan Islam sebagai bendera
politik mereka. Apabila substansi atau program partai memang
merupakan faktor penting dalam pemilu 1999 dibandingkan dengan
pemilu 1955, maka ada kesulitan besar untuk melihat kemenangan
PDIP dari perspektif semacam itu. Secara akademik,
tidak ada satu pun upaya untuk mengaitkan perolehan suara
PDIP sebesar 33,7% (153 kursi) dengan substansi atau program
partai. Sebaliknya, banyak kalangan berpandangan bahwa perlakuan
buruk rezim Orde Baru terhadap PDI (sebelum kemudian
berubah menjadi PDIP) dan fakta bahwa partai ini dipimpin
oleh anak perempuan Soekarno, merupakan faktor utama keberhasilan
partai tersebut.
Berdasarkan alur argumen ini, tidak keliru jika dikatakan
bahwa masyarakat pada dasarnya tidak memandang pemilu 1999
dari sudut substansi atau program partai. Mereka lebih memandangnya
sebagai “suara protes” terhadap Orde Baru yang saat itu
0 — Bahtiar Effendy