Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
NU, dengan jumlah anggotanya yang bahkan lebih besar lagi di
wilayah-wilayah pedesaan]—akan memperoleh 80% suara.” 104
Perkiraan Sjahrir itu bukan tanpa alasan. Besarnya jumlah pemilih
Masyumi antara 1946 dan 1951 sangat nyata. Dalam hal
ini, Herbert Feith memberi kesaksian, bahwa “dalam pemilihan
umum tingkat regional yang diselenggarakan di beberapa wilayah
di Jawa pada 1946, dan dalam pemilihan umum yang diamati secara
teliti di wilayah tertentu di Daerah Istimewa Yogyakarta pada
1951, Masyumi memperoleh mayoritas mutlak suara atau paling
tidak lebih banyak dibanding kontestan lain mana pun.” Karenanya,
“Masyumi pada umumnya diharapkan tampil sebagai partai
terkuat dalam pemilihan umum tingkat nasional,...” 105
Untuk memberi gambaran lebih jauh mengenai posisi politik
kelompok Islam yang semakin kuat pada masa pascarevolusi
ini, beberapa catatan historis berikut relevan dikemukakan di
sini. Pertama, pada Agustus 1950, aktivitas partai-partai politik
di Indonesia telah mengalami penyegaran kembali dan “giat setelah
masa adem-ayem pada 1949.” Dalam parlemen yang baru dibentuk
dengan jumlah keseluruhan anggota 236 orang, Masyumi
tampil sebagai partai terbesar dengan menduduki 49 kursi. Namun
demikian, karena adanya banyak partai, organisasi, dan asosiasi
yang diwakili dalam parlemen (tidak kurang dari 22), bersama
104 W.F. Wertheim, “Islam Before and After the Election,” Oey Hong Lee (ed.),
Indonesia After the 1971 Elections, London and Kuala Lumpur: Hull Monograph Series
No. 5, Oxford University Press, 1974, h. 94. Lihat juga tulisannya, “Indonesian
Moslems Under Sukarno and Suharto: Majority with Minority Mentality,” Studies
on Indonesian Islam, Townsville: Occasional Paper No. 19, Centre for Southeast Asian
Studies, James Cook University of North Queensland, 1986, h. 15.
105 Herbert Feith, The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia, hh. 274-
275.
0 — Bahtiar Effendy