Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
mungkinkan mereka untuk mengeksekusi putusan mereka tanpa
campur tangan pengadilan negeri. 47 Ketiga, undang-undang itu
menciptakan kesetaraan status hakim peradilan agama dengan
kolega-kolega mereka di lembaga-lembaga peradilan lainnya. Sebagaimana
mitra mereka di pengadilan negeri, militer dan tata
usaha negara, hakim-hakim pengadilan agama sekarang diangkat
oleh kepala negara. Dengan begitu, mereka adalah hakim negara
— bukan hakim “departemen”. 48 Ringkasnya, dalam kata-kata
Munawir Syadzali, “[diberlakukannya perundang-undangan ini
akan mengakhiri] ketakseragaman dalam hal nama, wewenang
dan struktur peradilan agama, sebagai akibat kebijakan hukum
pemerintah kolonial Belanda.” 49
Guna melengkapi pengadilan agama dengan acuan hukum
yang terpadu, negara mendukung upaya kompilasi hukum Islam
yang telah dirampungkan pada 1991. Terdiri dari tiga buku tentang
masalah-masalah yang berkaitan dengan (1) perkawinan; (2)
warisan; dan (3) wakaf, kompilasi hukum Islam (KHI) tersebut
berfungsi sebagai acuan hukum yang tunggal dalam pengadilan
agama. Dengan kompilasi itu, hakim-hakim pengadilan agama
tidak lagi harus menyandarkan putusan mereka kepada karyakarya
klasik yurispurdensi Islam (fiqh). Melainkan, mereka di-
47 Konsekuensinya, Departemen Agama antara lain harus mempersiapkan 304
juru sita (sama besarnya dengan jumlah pengadilan-pengadilan agama) untuk dipekerjakan
di pengadilan-pengadilan agama yang ada di seantero negeri. Wawancara
dengan Munawir Syadzali di jakarta, 6 September 1991.
48 Wawancara dengan Munawir Syadzali di jakarta, 6 September 1991.
49 Lihat, “Pengadilan Serambi Milik Kita Bersama,” Tempo, 4 Februari 1989,
h. 74.
— Islam dan Negara