Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
kesulitan untuk menemukan kaitan antara keduanya yang bisa
diterima oleh semua pihak. Beberapa episode sejarah telah membuktikan
bahwa, karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat
yang secara sosiologis dan kultural beragam, maka kaitan formalistik
atau legalistik antara Islam dan negara tidak bisa diterima
oleh semua pihak. Sebagaimana sudah luas diketahui, perwujudan
paling utama model itu adalah upaya para pemimpin dan aktivis
awal Islam politik untuk menjadikan Islam sebagai dasar ideologi
negara. Variasi lebih halus dari upaya tersebut bisa dinisbatkan
kepada upaya mereka —lewat desakan agar Piagam Jakarta dilegalisasi—memberi
wewenang kepada negara untuk melakukan
kontrol atas penerapan Syarî‘ah Islam oleh para pemeluknya. Dan
sebagaimana terbukti, upaya tersebut tidak saja mengakibatkan
kebuntuan politik, tetapi juga menyebabkan posisi para aktivis
Islam politik terpinggirkan dan melemah.
Seperti sudah didiskusikan pada awal bab IV, terdapat landasan-landasan
teologis atau filosofis di balik keputusan para politisi
Muslim untuk menyuarakan kaitan formalistik atau legalistik antara
Islam dan negara. Sebagian besar, landasan teologis itu dibentuk
dan dipengaruhi oleh pandangan mereka tentang Islam.
Secara singkat bisa dikatakan bahwa inti landasan teologis itu
adalah keyakinan akan watak holistik Islam. 2 Premis keagamaan
tersebut dipandang sebagai indikasi bahwa Islam menyediakan pengetahuan
yang lengkap mengenai semua aspek kehidupan. Bahkan,
sudut pandang khusus ini menjadi basis utama pemahaman
2 Ada banyak ayat al-Qur’ân yang dapat digunakan untuk mendukung pernyataan
ini. Ayat yang paling sering dirujuk adalah al-Qur’ân 16:89 yang berbunyi:
“Dan kami turunkan kepadamu Kitab Suci untuk menjelaskan segala sesuatu, dan
petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi mereka yang berserah diri (kepada
Allah).”
0 — Islam dan Negara