Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
masuk Dewan Penasihat (Sanyo Kaigi) 79 dan Badan Penyelidik
Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia (Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai
[BPUPKI]). 80
Dalam kedua badan tersebutlah, Dewan Penasihat dan
BPUPKI, kedua kelompok di atas memperbarui kembali berbagai
perseteruan pandangan mereka. Sejauh pandangan mereka
mengenai corak hubungan antara Islam dan negara diperhatikan,
maka tampak jelas bahwa mereka mengikuti model penalaran
yang sama sebagaimana yang sudah diartikulasikan satu dekade
sebelumnya. Kelompok Islam, yang saat itu dipimpin Ki Bagus
Hadikusumo, Abdul Kahar Muzakkir, Abikusno Tjokrosujoso dan
A. Wahid Hasjim, pada pokoknya berpandangan bahwa, karena
posisi Islam di Indonesia yang begitu mengakar, maka negara harus
didasarkan kepada Islam. Pada sisi lainnya, kelompok nasionalis,
dipelopori Soekarno, Hatta dan Supomo, membela pandangan
bahwa, dalam rangka menyelamatkan kesatuan bangsa, watak
negara harus di-"dekonfessionalisasi” (meskipun sama sekali tidak
berarti tidak religius).
79 Berfungsi sebagai “Kabinet Embrio”, anggota-anggotanya mencakup Abikusno
Tjokrosujoso, Buntaran Martoatmodjo, Ki Hadjar Dewantara, M. Hatta, Rasjid,
Samsi, R.M. Sartono, Singgih, Soekardjo, Soewandi, Supomo, dan Woerjaningrat.
Mereka bertanggungjawab untuk mempersiapkan jawaban-jawaban atas pertanyaanpertanyaan
yang diajukan pemerintah kolonial Jepang mengenai berbagai masalah
yang berkaitan dengan soal-soal keislaman. Menurut Lev, sebagian besar mereka berasal
dari kelompok nasionalis. Lihat karyanya, Islamic Courts in Indonesia, h. 35.
80 Hingga Mei 1945, komite ini terdiri dari 62 anggota. Dari jumlah itu, paling
hanya 11 orang yang tampaknya mewakili kelompok Islam. Mereka mencakup Ki
Bagus Hadikusumo, Abdul Kahar Muzakkir, H. Agus Salim, K.H. Abdul Halim,
K.H. Masjkur, H. Ahmad Sanusi, K.H. Mas Mansjur, Abikusno Tjokrosujoso, Dr.
Sukiman, K.H. A. Wachid Hasjim, dan A. Baswedan. Untuk daftar yang lebih lengkap,
lihat Muhammad Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jilid
I dan II, Jakarta: Yayasan Prapanca, 1959, h. 60.
— Islam dan Negara