Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
partai politik Islam pada dekade 1950-an: Masyumi, NU, Partai
Sarekat Islam Indonesia (PSII), dan Persatuan Tarbiyah Islam
(Perti).
Sementara memang benar bahwa salah satu unsur paling
menyolok dari Islam politik dapat ditemukan dalam partai-partai
politiknya, tetap jelas salah jika dikatakan bahwa itulah satusatunya
ekspresi atau identifikasinya yang sah. Jika makna Islam
politik dibatasi hanya kepada partai-partai politik Islam, maka bagaimanakah
hal-hal berikut ini harus dijelaskan secara memadai:
kampanye “Islam Yes, Partai Islam No” yang disuarakan secara
persisten oleh Nurcholish Madjid, signifikansi politik komitmen
organisasi Muhammadiyah untuk mempertahankan fungsi sosialkeagamaan
dan pendidikannya, pengaruh gerbong yang ditarik
para politisi Muslim yang bergabung dalam Golkar, dan keyakinan
yang terus tumbuh di kalangan masyarakat Muslim bahwa
Golkar bisa memperjuangkan dan meng-artikulasikan aspirasiaspirasi
politik Islam? Haruskah dikatakan bahwa semuanya ini
bukan diskursus politik Islam?
Selain masalah-masalah kompleks seperti itu, identifikasi Islam
politik dengan partai-partai politik Islam juga pada akhirnya
akan menyebabkan munculnya kesulitan-kesulitan teoretis yang
lebih jauh. Identifikasi itu lebih memperburuk pandangan dikotomis
mengenai masyarakat politik di Indonesia. Lagi-lagi, itu
diidentifikasikan sebagai masyarakat politik Islam versus masyarakat
politik non-Islam atau “netral agama”. Secara lebih umum,
kelompok yang pertama dikenal sebagai umat Islam, sementara
kelompok yang kedua di luar Islam. Dan ini merupakan ironi,
dalam pengertian bahwa identifikasi itu sama saja artinya dengan
mengadvokasikan gagasan mengenai masyarakat kaum beriman
— Islam dan Negara