Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
cara-cara yang tidak konstitusional, saya akan menghukum mereka—
tidak peduli apakah mereka itu politisi atau jenderal. 107
Seluruh keadaan tersebut merupakan pesan yang jelas mengenai
terdapatnya batu penghalang yang harus dihadapi Soeharto
jika ia ingin (dan pada kenyataannya memang demikian)
tetap menjadi presiden untuk keenamkalinya pada 1993. Pembangkangan
kelompok militer secara diam-diam terhadap kepemimpinannya
tidak saja menimbulkan keragu-raguan serius menyangkut
dukungan tradisional mereka terhadap Soeharto, tetapi
juga menimbulkan kesan bahwa mereka sendiri mungkin saja
merupakan ancaman potensial bagi keinginannya untuk menjadi
presiden kembali. Terutama disebabkan alasan itu, muncul argumen,
“presiden [tidak hanya] melakukan manuver guna merangkul
kembali kelompok militer dengan cara menempatkan orangorang
yang mempunyai hubungan dekat dengan mereka dan para
mantan ajudannya dalam posisi-posisi kunci,” [tetapi juga] “merangkul
musuh-musuh lama, gerakan politik Islam Indonesia, dengan
tujuan yang jelas untuk mengimbangi melemahnya dukungan
kelompok militer terhadapnya.” 108 Untuk melengkapi sudut
pandang itu, banyak orang yang juga memandang kepergian Presiden
Soeharto untuk menunaikan ibadah haji (bersama anggota
keluarganya) ke Mekkah pada 1991 sebagai “Haji politis,” sebuah
pandangan yang menjengkelkan banyak Muslim. 109
107 Lihat, “Succession Scenarios,” Far Eastern Economic Review, 28 September
1989, h. 31.
108 R. William Liddle, “Indonesia’s Threefold Crisis,” h. 62.
109 Untuk paparan yang lebih lengkap, lihat, “Sujud Syukur, Semoga Mabrur,”
Tempo, 6 Juli 1991, hh. 26-27. Lihat juga, M. Dawam Rahardjo, “Mandito,” Tempo,
6 Juli 1991, h. 36.
— Islam dan Negara