Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
gara, mereka tidak melihat alasan untuk tidak menerima bentuk
negara seperti yang ada sekarang ini. Bahkan, mereka menegaskan
kembali posisi HMI dan organisasi-organisasi Islam lainnya, yang
seawal 1969 telah mengusulkan agar Pancasila diterima sebagai
cita-cita politik mereka. Dan akhirnya, mereka menegaskan bahwa
kaum Muslim harus menyatakan komitmen utama mereka kepada
Islam (yakni nilai-nilai Islam) dan bukan kepada lembaga-lembaga
atau organisasi-organisasi (yakni partai-partai Islam). 24
Meskipun demikian, titik paling menentukan dari gerakan
pembaruan teologis ini bermula dari kiprah Nurcholish Madjid,
sarjana lulusan IAIN Jakarta yang selama dua periode berturutturut
menjabat sebagai Ketua Umum PB HMI (1966-1969 dan
1969-1971). Oleh para pengamat Islam kontemporer di Indonesia,
gagasan-gagasannya dipandang sebagai paradigma intelektual
gerakan pembaruan teologis/religius ini. Itu tidak berarti bahwa
gagasan-gagasannya secara substantif lebih baik dari gagasan rekan-rekannya
yang lain di Yogyakarta, melainkan karena kenyataan
bahwa ialah yang secara artikulatif lebih banyak merumuskan
dan menyuarakan gagasan-gagasan tersebut. Selain itu, dan tidak
disangsikan lagi, posisi uniknya sebagai Ketua Umum PB HMI
(dan kenyataan bahkan menunjukkan, sejauh ini, baru ialah satusatunya
orang yang memimpin HMI selama dua periode berturut-turut),
turut memberi bobot lebih besar terhadap berbagai
pandangan dan pernyataannya.
Pada 2 Januari 1970, Nurcholish menyampaikan pidato dalam
pertemuan-gabungan empat organisasi Islam: HMI, PII,
24 Wawancara dengan Djohan Effendi di Jakarta, 26-27 Agustus 1991. Lihat
juga Djohan Effendi dan Ismed Natsir (eds.), Pergolakan Pemikiran Islam, hh. 144-
156.
— Islam dan Negara