Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
meruntuhkan kesakralan dan keberjarakan wilayah politik. Dengan
demikian, secara cukup tiba-tiba, politik menjadi sebuah
ruang publik di mana setiap orang merasa bahwa mereka memiliki
hak untuk terlibat di dalamnya. Didorong dengan semangat—kendati
ini lebih terlihat sebagai dalih semata—reformasi,
sebuah ungkapan politik yang telah menjadi populer sejak 1998,
dan yang mungkin telah memberi kontribusi bagi kejatuhan Soeharto,
masyarakat terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik nyaris
tanpa menghadapi kendala struktural atau sosial-budaya.
Salah satu indikasi yang paling mencolok dari relaksasi atau
liberalisasi politik ini adalah munculnya partai-partai politik dalam
jumlah yang luar biasa banyak—mungkin di luar bayangan
siapa pun. Sebagaimana dilaporkan, antara Mei dan Oktober
1998, di tengah-tengah ketidakpastian sosial-ekonomi dan politik—yang
antara lain ditandai dengan kejatuhan ekonomi, pertumpahan
darah dan berbagai aksi perusakan di berbagai kota
besar—muncul 181 partai politik di Indonesia. 8 Dari jumlah tersebut,
42 di antaranya dapat dikategorikan sebagai partai-partai
Islam—mayoritas dari mereka menggunakan Islam sebagai simbol
dan/atau asas ideologi mereka. 9 Perkembangan ini melahirkan
8 Tidak semua partai tersebut terdaftar di Departemen Kehakiman. Menurut
sebuah laporan, hanya 141 partai yang terdaftar. Lihat, Partai-Partai Politik Indonesia:
Ideologi, Strategi, dan Program, Jakarta: Litbang Kompas, 1999, hh. xi-xii.
9 Menurut Arsekal Salim, yang melakukan riset mendasar mengenai soal ini,
42 partai tersebut meliputi: (1) Partai Ahlu Sunnah wal Jamaah, PAS; (2) Partai
Aliansi Kebangkitan Muslim Sunni Indonesia, AKAMSI; (3) Partai Abul Yatama,
PAY; (4) Partai Amanah Masyarakat Madani, PAMM; (5) Partai Amanat
Nasional, PAN; (6) Partai Bhakti Muslim, PBM; (7) Partai Bulan Bintang, PBB;
(8) Partai Cinta Damai, PCD; (9) Partai Demokrasi Islam Republik Indonesia,
PADRI; (10) Partai Dinamika Umat, PDU; (11) Partai Dua Syahadat, PDS; (12)
Partai Era Reformasi Tarbiyah Islamiyah, PERTI; (13) Partai Indonesia Baru,
0 — Islam dan Negara