Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
Namun demikian, tidak sebagaimana perdebatan-perdebatan
sebelumnya yang pada pokoknya menyoroti tema-tema umum
mengenai hubungan ideologis dan politis antara Islam dan negara,
dalam berbagai pertemuan Dewan Penasihat dan BPUP-
KI, pembahasan yang berlangsung juga meliputi wilayah-wilayah
mendetail yang dipandang relevan dengan pembentukan baik
negara Islam maupun negara-bangsa kesatuan yang sudah di-"dekonfessionalisasi”.
Ini mencakup perdebatan-perdebatan mengenai
dasar ideologis dan konstitusional negara; apakah presiden harus
seorang Muslim atau tidak; apakah Islam harus menjadi agama
negara atau tidak; keharusan memiliki aparat-aparat dan badanbadan
negara yang relevan untuk penerapan hukum Islam; dan
mengenai kemungkinan hari Jumat dijadikan hari libur nasional.
Tidak ada yang sepenuhnya khas dalam seluruh perkembangan
ini, kecuali kenyataan bahwa para elite politik tersebut—baik dari
kelompok Islam maupun kelompok nasionalis—pada tahap ini
mulai merasakan betapa kemerdekaan Indonesia itu benar-benar
merupakan sesuatu yang sangat mungkin. 81
Dalam berbagai pertemuan Dewan Penasihat, yang diketuai
oleh Abikusno Tjokrosujoso dan A. Wachid Hasjim, sejak Februari
hingga April 1945, kelompok Islam memperbarui kembali
kiprah politik mereka dengan berupaya memperkokoh posisi peradilan
agama. Mengikuti model penalaran sebelumnya, kelompok
nasionalis menolak gagasan mendirikan peradilan Islam jika
kemerdekaan Indonesia sudah tercapai. Bagi Sartono, tidak ada
kebutuhan untuk mendirikan peradilan agama Islam, karena masalah-masalah
kenegaraan harus dipisahkan dari masalah-masalah
keagamaan. Dalam pandangannya, “cukuplah jika semua masa-
81 Lihat Daniel S. Lev, Islamic Courts in Indonesia, hh. 34-41.
— Bahtiar Effendy