Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
lâm ‘alaykum dengan ucapan-ucapan selamat lokal seperti selamat
pagi/siang/malam. 59
Namun demikian, Abdurrahman Wahid juga menyatakan perlunya
hal ini dilakukan secara hati-hati. Dalam pandangannya, dalam
proses pribumisasi, pencampuran antara Islam dan kebudayaan
lokal harus benar-benar dikontrol sedemikian rupa sehingga yang
pribumi tidak merusak ciri khas Islam. Terlepas dari kenyataan
bahwa Islam harus dipahami secara kontekstual, bagaimana pun
ciri-ciri Islam yang pokok harus dipertahankan dalam bentuknya
yang asli (misalnya, membaca al-Qur’ân ketika menjalankan praktik-praktik
ritual, seperti sembahyang, harus tetap dalam bentuk
bahasa Arabnya). 60
Ketika menjelaskan apa yang dimaksudkannya dengan pribumisasi
Islam, ia menulis:
Pribumisasi Islam bukanlah “Jawanisasi” atau sinkretisme, sebab pribumisasi
Islam hanya mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan lokal
[Indonesia] di dalam merumuskan hukum-hukum agama, tanpa
merubah hukum itu sendiri. Juga bukan meninggalkan norma-norma
[keagamaan] demi budaya, tetapi agar norma-norma itu menampung
kebutuhan-kebutuhan dari budaya dengan mempergunakan peluang
yang disediakan oleh variasi pemahaman nash [al-Qur’ân], ... . 61
Untuk lebih memperjelas apa yang dimaksudkannya dengan
konsep itu, ia menggambarkan Islam sebagai suatu sungai besar
dan kekhasan-kekhasan sosio-kultural Indonesia sebagai anak su-
59 Lihat, “Merelevansikan bukannya Menghilangkan Salam,” Amanah, No. 22,
8-21 Mei 1987.
60 Abdurrahman Wahid, “Pribumisasi Islam,” hh. 82-83.
61 Abdurrahman Wahid, “Pribumisasi Islam,” h. 83.
— Islam dan Negara