Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
sama tingkat menteri ini (yakni dalam kasus Jakarta), tampaknya
cukup bijaksana jika dikatakan bahwa makna terpenting langkah
ini mungkin terletak pada keinginan negara untuk memperbarui
komitmennya guna memfasilitasi kaum Muslim dalam menerapkan
kewajiban-kewajiban agama mereka.
. Penghapusan Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah
(SDSB)
Bentuk legislatif akomodasi negara terhadap Islam yang terakhir,
meski jelas tidak kurang pentingnya, adalah dihapuskannya
Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (SDSB), sebuah bentuk
undian yang beroperasi dengan kedok “sumbangan dana sosial
berhadiah.” 79
Dengan beragam nama, bentuk undian ini sebenarnya telah
ada sejak beberapa waktu lalu. Pada akhir 1970-an, “sumbangan
dana sosial berhadiah” ini beroperasi dengan nama Porkas, KSOB,
dan TSSB, sebelum akhirnya dilembagakan menjadi SDSB pada
1989. Sementara operasi sehari-harinya dipercayakan penanganannya
kepada berbagai perusahaan swasta, satu-satunya lembaga
yang bertanggungjawab mengawasi dan memberi izin penyelenggaraan
SDSB adalah Departemen Sosial.
Diberlakukannya SDSB sebagian besar didorong oleh motifmotif
ekonomi. SDSB dirancang untuk mengumpulkan sejumlah
besar uang agar negara dapat “membantu peristiwa-peristiwa
olahraga, program-program kesejahteraan rakyat, dan usaha-usaha
79 Lihat, “Akhir ‘Tunjangan’ Rabu Malam,” Tempo, 4 Desember 1993, hh. 38-39.
— Islam dan Negara