Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
Yang cukup mengherankan, terlepas dari kenyataan bahwa
peraturan tersebut menghasilkan dibentuknya pengadilan-pengadilan
agama di seluruh negeri ini, hal itu tidak menyatukan status
dan fungsi pengadilan-pengadilan agama yang ada. Sebaliknya,
peraturan itu malah cenderung memperkuat ketakseragaman
lembaga-lembaga itu dalam hal nama dan wewenang. Berbeda
dari lembaga-lembaga serupa di Jawa, Madura dan Kalimantan,
pengadilan-pengadilan agama yang baru dibentuk itu disebut
Mahkamah Syari’ah, bukan Pengadilan Agama. Yang lebih penting
lagi adalah kenyataan bahwa peradilan-peradilan itu mempunyai
peran yang lebih luas, yang mencakup wewenang untuk menangani
masalah-masalah warisan dan wakaf, di samping masalah
perkawinan. 40
b. Ketiadaan otomoni hukum
Selain ketakseragaman administrasi dan fungsi, kelemahan
peradilan agama di Indonesia juga ditunjukkan oleh kenyataan
bahwa lembaga tersebut tidak mempunyai otonomi hukum. Putusan-putusan
pengadilan agama tidak memiliki kekuatan hukum
jika tidak diakui oleh pengadilan negeri. Di samping itu, pengadilan
agama tidak berwenang memaksakan putusan-putusannya.
Kekuasaan untuk mengeksekusi putusan-putusan pengadilan agama
berada di tangan pengadilan negeri. 41
29-30.
40 Lihat, “Masihkan Peradilan Agama Dipercaya,” Tempo, 24 Juni 1989, hh.
41 Kenyataan bahwa peradilan agama tidak mempunyai otonomi hukum bermula
pada era kolonialisme. Bersamaan dengan keputusan untuk melembagakan
status dan fungsi pengadilan-pengadilan agama di Jawa dan Madura pada 1882,
pemerintah kolonial Belanda juga menandaskan bahwa putusan-putusan yang dike-
— Islam dan Negara