Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
dapat yang dipandang menghina Nabi Muhammad oleh banyak
kaum Muslim, dan hubungannya yang relatif dekat dengan kelompok-kelompok
Kristen). 126 Dengan demikian, mereka hanya
menekankan berbagai perbedaan antara para pembela dan para
pengritik politik akomodasi, dan tidak menjelaskan inti persoalan
yang sesungguhnya. 127 Karena itu, penting bagi kita untuk melihat
faktor-faktor yang lain. Dan salah satu caranya adalah dengan
menekankan analisis terhadap diskursus politik akomodasionisme,
baik dalam hal prosesnya maupun cara komunitas Muslim bereaksi
terhadapnya.
Kenyataan bahwa idealisme dan aktivisme Islam politik telah
berubah (yakni dari formalisme-legal menjadi substansialisme) dan
bahwa negara telah menanggapinya secara positif tidak otomatis
menjadikan konstruk (atau format) hubungan politik antara Islam
dan negara transparan. Terlepas dari adanya tanda-tanda saling
pengaruh religio-politik antara keduanya yang menggembirakan,
sejauh ini tidak terdapat model (formula) yang jelas mengenai
bagaimana Islam (juga agama-agama lain yang ada) dan negara
Indonesia harus berinterkasi secara sehat. Karena itu, kecurigaan
Abdurrahman Wahid bahwa hubungan itu akan mengarah kepada
sektarianisme dan eksklusifisme cukup masuk akal.
Satu alasan yang mungkin dapat menjelaskan tidak adanya
formula atau model yang jelas itu adalah: proses pembentukan
hubungan politik yang mesra antara Islam dan negara itu ber-
126 Lihat, sekadar contoh, “Charismatic Enigma,” Far Eastern Economic Review,
12 November 1992, hh. 34-36.
127 Lihat, “Selama Ada NU, Gus Dur Sektarian juga,” Detik, 2 November 1992,
h. 9; Bachrun Martosukarto, “Negara Versi Abdurrahman Wahid Versus Pancasila,”
Media Dakwah, Oktober 1993, hh. 70-71; Ridwan Saidi, “Undang-undang untuk
siapa?” Risalah, Juni 1991, h. 66.
— Bahtiar Effendy