Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
memotong dan melemahkan Islam. Ketika pasukan Jepang datang,
mereka menyadari bahwa Islam adalah suatu kekuatan di Indonesia
yang dapat digunakan. 77
Yang lebih penting lagi, pemerintahan Jepang mengakhiri (meskipun
terbatas dalam lingkupnya) kebijakan Belanda yang mengasingkan
Islam dari politik. Untuk ini, M.A. Aziz menyatakan bahwa,
dengan pendudukan Jepang,
[p]emisahan antara gereja dan negara praktis berakhir. Islam memperoleh
posisi yang diuntungkan dalam sistem politik di mana, dilihat
dari pemerintahan sekular yang kemudian, aparat-aparat keagamaan
sudah diciptakan. Karena itu, para penguasa Jepang mengadakan perubahan
fundamental dalam cara memerintah yang tradisional, dengan
meningkatkan kekuatan Islam. 78
Tetapi pada akhirnya, sejalan dengan makin mengendurnya upaya-upaya
strategis Jepang untuk memenangkan perang (dan karenanya
membuka lebih lebar pintu menuju kemerdekaan), pemerintah
kolonial Jepang mengubah arah kebijakan mereka. Mereka makin
lama makin banyak dan tegas mendukung para pemimpin kelompok
nasionalis. Dalam hal ini, cukup aman jika dikatakan bahwa
pemerintahan Jepang lebih mempercayai kelompok nasionalis
untuk memimpin negara Indonesia masa depan. Dan sejalan dengan
itu, beberapa badan dan komite negara yang penting yang
dibentuk sebagai upaya-upaya penyiapan kemerdekaan Indonesia
diserahkan kepada para pemimpin kelompok nasionalis. Itu ter-
77 Daniel S. Lev, Islamic Courts in Indonesia, h. 34.
78 M.A. Aziz, Japan’s Colonialism and Indonesia, The Hague: Martinus Nijhoff,
1955, h. 206.
— Bahtiar Effendy