Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
ra itu merupakan perjuangan yang harus dilakukan untuk melawan
tantangan ideologis khususnya yang diajukan partai komunis
(PKI) dan nasionalis (PNI). 38 Lebih dari itu, upaya itu juga
merupakan realisasi dari (atau pemenuhan terhadap) komitmen
politik yang sudah disampaikan para pembela gagasan ini kepada
para pendukung mereka dalam kampanye pemilihan umum
1955.
Pada saat yang sama, mereka juga percaya bahwa kegagalan
perjuangan itu tidak semata-mata disebabkan oleh rasa saling bermusuhan
antara pihak-pihak yang mendukung Islam dan Pancasila
sebagai dasar ideologi negara. Melainkan, kegagalan itu disebabkan
oleh campur tangan politik Presiden Soekarno dan kelompok-kelompok
militer yang menghalangi ditemukannya modus
vivendi ideologis yang pas antara kedua pihak yang berbeda
pandangan. Mereka percaya, seandainya perdebatan kedua pihak
ini tidak dihentikan oleh dekrit Soekarno, maka sangat terbuka
kemungkinan bahwa kedua belah pihak akan sampai pada kompromi-kompromi
tertentu, mengingat 90% tugas-tugas Majelis
Konstituante sudah berhasil diselesaikan. 39
Berdasarkan penafsiran-penafsiran kesejarahan itu, mereka tegas
menyatakan bahwa berbagai penilaian kritis—apalagi kecaman
intelektual—atas diskursus Islam politik masa lalu sama sekali
38 Wawancara dengan Kuntowijoyo di Yogyakarta, 25 Juli 1991.
39 Wawancara dengan Kuntowijoyo di Yogyakarta, 25 Juli 1991. Wawancara dengan
Deliar Noer di Jakarta, 11 September 1991; lihat juga karyanya, Partai Islam
di Pentas Nasional, hh. 258-271. Untuk kupasan kontemporer mengenai intervensi
politik Soekarno dan para pemimpin militer dalam menghentikan perdebatanperdebatan
Sidang Konstituante, lihat Adnan Buyung Nasution, The Aspiration for
Constitutional Government in Indonesia: A Socio-Legal Study of the Indonesian Konstituante
1956-1959, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992.
0 — Bahtiar Effendy