Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
Untuk itu, bagi kalangan yang berpendapat demikian, sepanjang
negara berpegang kepada prinsip-prinsip seperti itu, maka mekanisme
yang diterapkannya sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. 33
Dengan alur argumentasi semacam ini, pembentukan sebuah
negara Islam dalam pengertiannya yang formal dan ideologis tidaklah
sungguh-sungguh penting. Bagi mereka, yang terpenting
adalah bahwa negara—karena posisinya yang bisa menjadi instrumental
dalam perealisasian ajaran-ajaran agama—menjamin tumbuhnya
nilai-nilai dasar seperti itu. Jika demikian halnya, maka
tidak ada alasan teologis atau religius untuk menolak gagasan-gagasan
politik mengenai kedaulatan rakyat, negara-bangsa sebagai
unit teritorial yang sah, dan prinsip-prinsip umum teori politik
modern lainnya. Dengan kata lain, sesungguhnya tidak ada landasan
yang kuat untuk meletakkan Islam dalam posisi yang bertentangan
dengan sistem politik modern.
Model teoretis politik Islam yang pertama, sebagaimana telah
dijelaskan di atas, merefleksikan adanya kecenderungan untuk
menekankan aspek legal dan formal idealisme politik Islam. Kecenderungan
seperti ini biasanya ditandai oleh keinginan untuk
menerapkan Syarî‘ah secara langsung sebagai konstitusi negara.
Dalam konteks negara-bangsa yang ada dewasa ini seperti Turki,
Mesir, Sudan, Maroko, Pakistan, Malaysia, Aljazair dan Indone-
tions, 1976, hh. 180-183; Ibn Hisham, The Life of Muhammad, a translation of
Ishaq’s Sirat al-Rasul Allah, with introduction and notes by A. Guillaume, Lahore,
Karachi, Dacca: Oxford University Press, 1970, hh. 231-233; W. Montgomery
Watt, Muhammad at Medina, Oxford: The Clarendon Press, 1956, hh. 221-228.
33 Para pendukung pemikiran ini, di antaranya, adalah pemikir Mesir Mohammad
Husayn Haykal dan pemikir Pakistan Fazlur Rahman dan Qamaruddin
Khan.
— Bahtiar Effendy