Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
Pada 1917, pemikiran ideologis Marxis mulai menyusup ke
dalam SI. Semaun dan Darsono dari SI cabang Semarang menjadi artikulator-artikulatornya
yang paling menonjol. Dan ketika pada 1920
ISDV ditransformasikan menjadi Partij der Kommunisten in Indie
(Partai Komunis Indonesia [PKI]), sebuah partai politik yang sepenuhnya
beraliran komunis, kedua tokoh ini—sambil tetap mempertahankan
keanggotaan mereka dalam SI—berdiri di barisan terdepan
kepemimpinan partai ini. 19
Diperkenalkannya Marxisme ke dalam SI memunculkan berbagai
konflik dan perpecahan di kalangan para pemimpin organisasi
ini. Hal ini terutama benar sehubungan dengan berbagai
upaya masing-masing faksi (yakni faksi Islam dan faksi Marxis)
dalam organisasi itu untuk memperoleh kontrol dan pengaruh dalam
mendefinisikan agenda-agenda sosialistik dan revolusioner SI.
Untuk menjamin tetap terpeliharanya kesatuan dalam organisasi,
pengurus pusat SI terdorong untuk menekankan sudut pandang
sosialistik dan revolusioner organisasi ini. Sebagaimana dipaparkan
Vlekke,
Didorong oleh kalangan sosialis untuk menarik dukungan massa,
seraya merasakan bahwa slogan-slogan Marxis terbukti amat bermanfaat
dalam menarik massa ke dalam partai mereka, dan, akhirnya,
amat dipengaruhi oleh berbagai peristiwa yang berlangsung di
Eropa, SI berubah dari sebuah organisasi massa yang menyatakan
sikap oposisi terhadap pemerintah dengan tanpa kekerasan menjadi
organisasi massa yang secara terbuka memusuhi pemerintah [kolonial].
Organisasi itu menuntut berbagai perbaikan yang segera untuk massa
buruh, mendukung berbagai pemogokan yang berlangsung berkali-
19 Ahmad Syafii Maarif, “Islam as the Basis of State,” h. 135. Lihat juga Ahmad
Syafii Maarif, Islam dan Masalah Kenegaraan, h. 87.
— Bahtiar Effendy