Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
bagai “sesuatu yang asing”, melainkan sebagai faktor komplementer
yang turut membentuk corak dan konstruk negara kesatuan
Indonesia, sebagaimana halnya kesatuan-kesatuan sosial-keagamaan
lainnya—Katolik, Protestan, Hindu, dan Buddha.
Dari apa yang sudah dipaparkan di atas, jelaslah bahwa tidak
ada sesuatu yang khas dalam pendirian negara yang makin lama
makin akomodatif terhadap Islam. Tidak setiap bentuk akomodasi
baru dalam substansi. Beberapa di antaranya—Undang-Undang
Pendidikan Nasional, Undang-Undang Peradilan Agama, keputusan
bersama tingkat menteri tentang Bazis—memperlihatkan
perluasan atau kelanjutan dari praktik-praktik yang sudah lama
ada. Dan meskipun pembentukan ICMI, yang seringkali dianggap
sebagai puncak dari sikap akomodatif negara terhadap Islam,
hingga tingkat tertentu memperkuat posisi tawar-menawar politik
Islam, organisasi itu tidak dapat (dan kemungkinan besar tidak
akan pernah dapat) menyaingi peran menentukan dari saluransaluran
penting lainnya semacam LSM, Muhammadiyah, NU,
MUI, Golkar, dan birokrasi. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa
makin besarnya jumlah wakil-wakil Islam yang baru baik di
parlemen maupun kabinet, seperti dipaparkan dalam bab-bab terdahulu,
sebagian besar disebabkan oleh makin beragamnya pendekatan
yang ditempuh generasi baru pemikir dan aktivis politik
Islam dalam mengartikulasikan dan merealisasikan kepentingankepentingan
sosial-ekonomi dan politik mereka.
Dengan perspektif ini dapat dikatakan bahwa, dalam hal ini,
negara pada dasarnya hanya memperkuat saluran-saluran struktural,
infrastruktural, dan kultural kaum Muslim dalam rangka
mengartikulasikan dan merealisasikan agenda-agenda sosial-keagamaan,
ekonomi, dan politik mereka. Namun demikian, meng-
— Islam dan Negara