Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
didikan, dengan syarat bahwa otonomi tersebut tidak bertentangan
dengan konstitusi.” 128
Terepas dari pemberontakan-pemberontakan regional yang
dikibarkan di bawah bendera Islam tersebut, hubungan politik
antara Islam dan negara pada dasarnya tetap baik. Diterimanya
Pancasila sebagai ideologi negara tidak dianggap sebagai perwujudan
dari keinginan untuk memisahkan agama (Islam) dari negara.
Bahkan, dengan dimasukkannya pernyataan monoteistik
“Ketuhanan Yang Maha Esa” ke dalam dasar negara itu, Indonesia
sudah dipandang sebagai sebuah “negara Islam”. Dalam hal ini,
tidak ada ilustrasi yang lebih baik daripada pernyataan Mohammad
Natsir ketika berpidato di depan Pakistan Institute of World
Affairs pada 1952:
Pakistan merupakan negara Islam berdasarkan penduduknya dan berdasarkan
pilihan sebagaimana tegas dinyatakan dalam konstitusi bahwa
Islam adalah agama negara. Demikian juga, Indonesia adalah sebuah
negara Islam berdasarkan kenyataan bahwa Islam diakui sebagai agama
rakyat Indonesia, meskipun tidak ada pernyataan tertulis dalam
konstitusi kami bahwa Islam adalah agama negara. Karena, toh Indonesia
juga tidak menyatakan akan mengeluarkan agama dari masalahmasalah
kenegaraan. Bahkan, negara telah memasukkan keyakinan
monoteistik kepada Tuhan yang Maha Esa sebagai sila pertama dari
Pancasila — yakni lima sila yang diterima sebagai landasan spiritual,
moral dan etis negara dan bangsa. 129
Namun demikian, hubungan politik antara Islam dan negara
yang berjalan baik ini tidak berlangsung lama. Kesepakatan ide-
128 B.J. Boland, The Struggle of Islam in Modern Indonesia, h. 74.
129 Mohammad Natsir, Some Observations Concerning the Role of Islam in Natio-
nal and International Affairs, h. 1.
— Islam dan Negara