Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
antara Islam dan negara, dan 2) relaksasi dan liberalisasi politik
yang muncul akibat kejatuhan Soeharto.
Mengingat pembahasan dalam bab-bab terdahulu, tidak keliru
jika dikatakan bahwa menemukan tempat yang tepat bagi Islam—
atau agama apapun—dalam perkembangan sosial-budaya, ekonomi
dan politik Indonesia adalah hal yang paling pokok dalam keseluruhan
konstruk hubungan antara Islam dan negara. Generasi terdahulu
para pemikir dan aktivis politik Islam berpandangan bahwa Islam seharusnya
berfungsi sebagai dasar konsitutisi dan hukum negara. Namun,
tidak semua Muslim setuju dengan gagasan untuk mengaitkan
Islam secara organik dengan negara. Sebaliknya, mereka mengusulkan
gagasan tentang sebuah negara yang telah terdekonfessionalisasi
(a deconfessionalized state) berdasarkan ideologi Pancasila. Hal ini
menjadikan Indonesia bukan sebagai negara Islam ataupun negara
sekular, melainkan sebuah negara religius, dalam arti bahwa negara
memungkinkan dan membantu warganya untuk menjalankan
kewajiban-kewajiban agama mereka.
Ide tentang sebuah negara yang terdekonfessionalisasi mungkin
merupakan sebuah kompromi yang tepat antara kelompok religius
dan kelompok nasionalis. Akan tetapi, melihat cara bagaimana
Pancasila dan UUD 1945 dirumuskan, diperkenalkan, diperdebatkan,
dan pada akhirnya diterima sebagai dua landasan legal
terpenting negara, muncul kesan bahwa penerimaan tersebut masih
bersifat sementara (temporer). Paling tidak, penerimaan itu tidak dilandasi
atas kompromi yang sejati karena tekanan dan fait accompli
mewarnai situasi rapat-rapat panitia konstitusi. Dalam hal ini, seperti
ditunjukkan oleh catatan-catatan sidang BPUPKI, Soekarno
berkali-kali meminta para anggota panitia tersebut, khususnya
yang berasal dari kelompok Islam, untuk segera menerima Panca-
— Islam dan Negara