Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
Republik Indonesia. Idealisme dan aktivisme politiknya kemudian
disalurkan lewat Masyumi. Dan dalam partai itu, ia diangkat sebagai
anggota badan aksekutif dan kemudian menjadi komisaris untuk
wilayah Jawa Barat. 113
Segera menjadi jelas bahwa Kartosuwirjo sangat kecewa terhadap
strategi para pemimpin pusat dalam mempertahankan diri
dari upaya pendudukan kembali kepulauan Nusantara oleh Belanda.
Karenanya, ia kemudian menarik diri dari berbagai aktivitas
arus utama politik negara. Sambil menolak posisi Wakil II
Menteri Pertahanan di bawah Perdana Menteri Amir Syarifuddin,
ia malah berkonsentrasi “kepada penambahan unit-unit pasukan
Hizbullah di bawah kontrolnya, dan berhasil menentang upaya
penggabungan unit-unit pasukan itu ke dalam kesatuan tentara
Indonesa.” 114
Ketika kontrol terhadap seluruh wilayah Indonesia merosot,
akibat Aksi Militer Belanda yang pertama (1947), Kartosuwirjo
menyerukan jihâd (perang suci) melawan pasukan Belanda. Ia
menolak Perjanjian Renville (1948), yang ditandatangani Republik
Indonesia dan Belanda, di bawah mana “Jawa Barat dilepaskan,
dan diperkirakan sekitar 30.000 tentara Republik Indonesia
menarik diri ke wilayah Republik Indonesia yang telah dibebaskan
di Jawa Tengah.” 115 Kartosuwirjo bahkan mundur ke daerahdaerah
pegunungan di Jawa Barat, sambil terus menyerukan jihâd
melawan Belanda. Dan sebagai respons terhadap dibentuknya negara-boneka
Pasundan, yang didirikan di Jawa Barat dan dikon-
113 B.J. Boland, The Struggle of Islam in Modern Indonesia, h. 57. Lihat juga Karl
D. Jackson, Traditional Authority, Islam, and Rebellion: A Study of Indonesian Political
Behavior, Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1980.
114 Karl D. Jackson, Traditional Authority, Islam, and Rebellion, h. 10.
115 Karl D. Jackson, Traditional Authority, Islam, and Rebellion, h. 10.
— Bahtiar Effendy