Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
sekali. Bersamaan dengan itu, seperti ditunjukkan sebelumnya, ia
mengangkat orang-orang yang dianggap setia dan dekat dengannya
untuk menduduki posisi-posisi kunci. Selain itu, karena banyak
para pengritiknya dari kelompok militer “yang bergerak di
sektor bisnis dan kerapkali bergantung kepada kontrak-kontrak
yang diberikan pemerintah, pemerintah memutuskan hubungannya
dengan perusahaan-perusahaan yang dimiliki atau dijalankan
oleh orang-orang itu.” 113
Dengan pola tangkisan semacam itu, pandangan bahwa tanggapan-tanggapan
simpatik rezim Orde Baru terhadap aspirasi komunitas
Muslim mencerminkan sebuah cara untuk meraih dukungan
politik kelompok yang terakhir dalam rangka mengimbangi
apa yang dipandang sebagai melemahnya kekuasaan Soeharto
atas kelompok militer, tampaknya tidak mempunyai landasan
yang kuat.
Terakhir, apabila upaya mempertahankan jabatan presiden
untuk keenamkalinya merupakan motif utama di balik manuver
yang dilakukannya, maka secara teoretis Soeharto sebenarnya
tidak membutuhkan dukungan politik langsung dari massa,
mengingat corak pemilihan umum (dan rezim Orde Baru pada
umumnya) jauh dari dapat disebut kompetitif. Terlepas dari adanya
oposisi kelompok-kelompok militer tertentu terhadapnya, ia
telah (dan masih) menguasai mesin pemilihan umum negara yang
utama (yaitu Golkar). Sebagai Ketua Dewan Pembina Golkar, Soeharto
memiliki kekuasaan amat besar yang berpengaruh antara lain
dalam proses seleksi nama-nama calon Golkar untuk anggota DPR.
h. 828.
113 Ulf Sundhaussen, “Regime Crisis in Indonesia: Facts, Fiction, Predictions,”
0 — Bahtiar Effendy