Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
arti penting syariah dan merasa berkewajiban untuk melaksanakan
ajaran-ajaran Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Namun, mereka
memiliki pandangan yang sangat berbeda-beda menyangkut
soal bagaimana syariah dipahami, ditafsirkan dan dilaksanakan.
Mereka tidak percaya bahwa syariah Islam harus diadopsi secara
keseluruhan dan berperan sebagai hukum positif di negeri ini.
Namun, mereka setuju dengan gagasan bahwa unsur-unsur tertentu
syariah Islam dapat diformulasikan ke dalam hukum yang
secara legal mengikat, seperti menyangkut isu-isu yang berkaitan
dengan perkawinan dan perceraian, waris dan wakaf, pengumpulan
dan penyaluran zakat, ibadah haji dan sejenisnya. Fakta bahwa
banyak kaum Muslim yang merasa bahwa akomodasi negara
terhadap hukum Islam masih terbatas tidak menghentikan upaya
mereka untuk memperjuangkan hal tersebut di dalam kerangka
sistem, hukum, dan peraturan yang ada.
Dengan demikian, tidak keliru jika dikatakan bahwa akomodasi
parsial tampaknya merupakan pilihan yang mungkin diambil agar
hubungan antara Islam dan negara dapat menjadi lebih langgeng.
Pikiran yang umum dianut bahwa Indonesia bukanlah negara teokratis
maupun negara sekular hanya memperlihatkan pentingnya
kewajiban negara untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan
kaum Muslim. Pada saat yang sama, menyadari keanekaragaman
latar belakang sosial-keagamaan Indonesia, merupakan tugas setiap
Muslim untuk mengartikulasikan dan mengekspresikan kepentingan
mereka sepanjang tidak merusak konstruk negara-bangsa Indonesia.
Selama lebih dari setengah abad, negara ini tidak mampu melaksanakan
dialog yang terus menerus mengenai peran dan posisi agama
yang tepat di dalam negara. Pada era 1940-an dan 1950-an upaya
itu terkendala oleh keterbatasan waktu, serta oleh manuver politik
— Bahtiar Effendy