Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
wat jaringan itu, upaya-upaya lebih jauh untuk mensosialisasikan
dan merealisasikan agenda-agenda sosial-politik Islam menjadi lebih
mudah dilakukan. 25
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, pada awal
1980-an, banyak pendukung intelektualisme Islam baru mulai
mempenetrasi kepemimpinan nasional dan regional Muhammadiyah,
NU, dan MUI. 26 Itu dilakukan terutama untuk mengambil
peran aktif dalam upaya-upaya mengarahkan kembali aksiaksi
organisasi-organisasi tersebut. Lebih khusus lagi, kehadiran
mereka menawarkan gagasan-gagasan baru dan segar yang terkait
dengan usaha organisasi-organisasi tersebut untuk mengatasi barbagai
persoalan yang dihadapi umat Islam khususnya dan bangsa
Indonesia pada umumnya. Dengan restu dan dukungan beberapa
pemimpin utamanya, seperti A.R. Fakhruddin (Muhammadiyah),
Achmad Siddiq (NU), dan Hasan Basri (MUI), mereka mampu
membujuk pemuka organsiasi-organisasi itu untuk menerima beberapa
gagasan mereka yang berorientasi makro. Dengan begitu,
Muhammadiyah, NU, dan MUI menjadi kelompok kepentingan
dan kelompok penekan yang penting.
Di NU, Abdurrahman Wahid, yang terpilih sebagai Ketua
Umum pada 1984 menggantikan posisi yang telah lama dijabat oleh
25 Untuk paparan umum mengenai posisi penting ulama dan kyai, lihat Zamakhsyari
Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai, Jakarta:
LP3ES, 1981. Mengenai posisi strategis jaringan ulama ini, lihat M. Dawam Rahardjo,
“Lembaga Keulamaan,” makalah tidak diterbitan, tanpa tanggal. Untuk perbandingan,
lihat juga Taufik Abdullah, “Pola Kepemimpinan Islam di Indonesia,”
dalam kumpulan tulisannya Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia, Jakarta:
LP3ES, 1987, hh. 54-87.
26 Untuk menyebut sejumlah nama: Abdurrahman Wahid di NU; M. Amien
Rais, Watik Pratiknya, Kuntowijoyo, Yahya Muhaimin, Ahmad Syafii Maarif di Muhammadiyah;
Quraish Shihab, Adi Sasono dan M. Amin Aziz di MUI.
— Bahtiar Effendy