Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
Pada awal 1970-an, Mintaredja dan Sulastomo, masing-masing
Ketua Umum dan Sekretaris Jerderal Parmusi, termasuk di
antara aktor-aktor gerakan pembaruan politik ini. Pada masa mereka
kuliah, keduanya adalah aktivis HMI. Bahkan, dalam periode
kepengurusan yang berbeda, keduanya pernah menjadi ketua
umum organisasi itu. Dalam periode awal rezim Soeharto, Mintaredja
menjabat sebagai Menteri Sosial. Sementara itu, Sulastomo,
yang meraih gelar dokter dari Universitas Indonesia, menempuh
karirnya sebagian besar di birokrasi negara.
Dalam upaya keduanya untuk memulihkan kembali kekuatan
Islam politik, Mintaredja dan Sulastomo berpandangan bahwa
Islam politik di Indonesia harus berjuang dalam lapangan
bermain yang lebih luas. Yang lebih penting lagi, Islam politik
harus bekerja di bawah agenda-agenda baru yang relevan tidak
saja dilihat dari kepentingan mereka, melainkan juga dilihat dari
kebutuhan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. 85 Salah satu
cara untuk menerapkan gagasan ini adalah dengan berpartisipasi
langsung dalam arus utama proses-proses politik di Indonesia.
Cara lainnya, bergabung dengan lembaga-lembaga politik yang
ada dan badan-badan birokrasi negara. 86 Sebagiannya didorong
pada masa kampanye pemilihan umum tahun 1971. Untuk paparan sekitar ini, lihat
Kenneth E. Ward, The 1971 Election in lndonesia: An East Java Case Study, Clayton:
Monash Papers on Southeast Asia No. 2, Centre of Southeast Asian Studies, Monash
University, 1974, hh. 114-133.
85 Wawancara dengan Sulastomo di Jakarta, 10 September 1991. Lihat juga H.
M.S. Mintaredja, Renungan Pembaharuan Pemikiran Masyarakat Islam dan Politik
di Indonesia.
86 Beberapa pengamat menafsirkan sudut pandang ini sebagai berwatak akomodasionistik.
Sekadar contoh, lihat Allan Samson, “Indonesian Islam Since the New
Order,” h. 166. Lihat juga Muhammad Kamal Hassan, Muslim Intellectual Responses
to “New Order” Modernization in Indonesia, hh. 78-115.
— Bahtiar Effendy