Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
Ketika proses amandemen UUD 1945 mulai berjalan pada
1999, sejak awal jelas bahwa tidak seluruh partai Islam memiliki
visi yang sama berkenaan dengan tempat Islam yang pas di dalam
negara. Situasi ini berlangsung hingga 2002, tahun ketika parlemen
dijadualkan untuk menyelesaikan pekerjaan mereka untuk
mengamandemen UUD 1945. Selama proses tersebut, terlihat
jelas bahwa kekuatan-kekuatan politik Islam memiliki pandangan
yang berbeda berkaitan dengan masalah tersebut. Ada partai-partai
yang ingin menghidupkan kembali Piagam Jakarta dan memasukkannya
ke dalam UUD 1945, yang akan menjadikan penerapan
syariah Islam, di mata negara, sebagai kewajiban bagi seluruh
kaum Muslim. Sementara itu ada partai-partai yang—meski tidak
mesti menolak ide tentang dimasukkannya ajaran-ajaran Islam ke
dalam sistem hukum negara—secara eksplisit menolak ide Piagam
Jakarta tersebut.
Mengingat adanya keprihatinan dan kekhawatiran publik
terhadap Islam politik, menarik untuk dicatat bahwa dukungan
untuk memasukkan Piagam Jakarta ke dalam UUD 1945 tidak
begitu besar. Dari 10 partai Islam di parlemen, hanya PPP,
PBB dan PDU—yang secara keseluruhan memiliki 87 kursi di
parlemen—yang mendukung dimasukkannya Piagam Jakarta ke
dalam konstitusi baru. 33 Tentu saja ketiga partai ini telah melakukan
yang terbaik untuk mewujudkan tujuan mereka. Namun,
mereka tampaknya tidak melancarkan perjuangan politik dengan
cara yang dilakukan pendahulu mereka setengah abad yang lalu
dalam perdebatan Majelis Konstituante. Meskipun tiga partai Islam
ini mungkin akan tetap meneruskan upaya mereka untuk
memasukkan Piagam Jakarta ke dalam UUD 1945, namun me-
33 Wawancara dengan Hajriyanto Y. Thohari di Jakarta, 28 Agustus 2002.
0 — Bahtiar Effendy