Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
Ali Sadikin, saat itu Gubernur DKI Jakarta, adalah pejabat
pemerintah pertama yang melaksanakan anjuran Presiden Soeharto
itu. Pada 1968, melalui keputusannya sebagai gubernur,
ia mempelopori pendirian Bazis. Keberhasilan relatif proyek ini
mendorong beberapa pemerintah daerah lainnya, seperti Aceh,
Sumatera Barat dan Sumatera Selatan, Jawa Barat, Kalimantan
Timur dan Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan,
untuk membentuk badan-badan serupa. 71
Tidak diragukan lagi, pembentukan Bazis merupakan sebuah
terobosan kelembagaan sehubungan dengan administrasi dan manajemen
zakat, terutama dalam hal pengumpulan dan pendistribusiannya.
Sebagaimana yang dapat dilihat di Jakarta, pembentukan
Bazis tidak hanya telah mengintensifkan tingkat dan besaran
pengumpulan dan pendistribusian zakat, 72 melainkan juga
mendiversifikasi “kategori harta dan pendapatan yang harus dikeluarkan
zakatnya.” 73
Terlepas dari perkembangan yang menggembirakan itu, pengumpulan
dan pendistribusian zakat ternyata masih tetap menimbulkan
persoalan-persoalan yang diperdebatkan secara tajam
dalam forum-forum seminar dan diskusi tentang zakat. Hal ini
terutama benar menyangkut efektivitas pengumpulan dan pen-
71 M. Dawam Rahardjo, “Pola Pelaksanaan Zakat: Studi-studi Kasus,” h. 189;
Taufik Abdullah, “Zakat Collection and Distribution in Indonesia,” h. 60.
72 Untuk ilustrasi, lihat M. Dawam Rahardjo, “Pola Pelaksanaan Zakat: Studi-
studi Kasus,” hh. 190-197.
73 Sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta pada 1976
mengidentifikasi “lima kategori harta dan pendapatan yang harus dikeluarkan zakatnya.”
Kelimanya adalah: hewan piaraan; makanan hasil panen; emas dan perak;
usaha (perdagangan, industri, jasa); dan pendapatan-pendapatan tak terduga, yang
diterima tanpa susah-payah. Taufik Abdullah, “Zakat Collection and Distribution
in Indonesia,” h. 65.
0 — Bahtiar Effendy