Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
lah yang muncul diupayakan untuk diselesaikan dalam peradilan
biasa, yang dapat meminta nasihat kepada seorang ahli agama.” 82
Hatta, seorang Muslim taat dari Sumatera Barat, lebih jauh mengupas
masalah ini dengan menyatakan bahwa al-Qur’ân tidak
dapat sepenuhnya dijadikan landasan hukum nasional. Baginya,
Al-Qur’ân terutama adalah landasan agama, bukan sebuah kitab hukum.
Berbagai kebutuhan hukum dewasa ini tidak mendapatkan aturannya
dalam al-Qur’ân... Tentu saja al-Qur’ân meyediakan landasan
bagi pencapaian keadilan dan kesejahteraan, yang harus diikuti oleh
kaum Muslim. Tetapi landasan itu... hanyalah cita-cita pemberi arah...
Rakyat di negara itu sendirilah, lewat musyawarah dan lainnya, yang
menyusun hukum-hukum negara itu. Tentu saja setiap orang akan
mengemukakan pandangan-pandangannya, yang didasarkan kepada
keyakinan-keyakinan keagamaannya. Nantinya, hukum-hukum negara
itu bisa jadi akan banyak dipengaruhi oleh hukum-hukum agama,
atau semangatnya akan diresapi semangat keagamaan... Kita tidak akan
membangun sebuah negara dengan suatu pemisahan antara agama dan
negara, melainkan suatu pemisahan antara masalah-masalah keagamaan
dan masalah-masalah kenegaraan. Jika masalah-masalah keagamaan
juga ditangani negara, maka agama akan menjadi perkara negara dan...
sifat keabadiannya akan hilang. Masalah-masalah kenegaraan menjadi
milik kita semua. Sedang masalah-masalah keislaman adalah masalahmasalah
yang sepenuhnya harus ditangani ummah Islam dan masyarakat
Muslim sendiri. 83
Perseteruan ideologis antara kelompok Islam dan kelompok
nasionalis baru berlangsung secara penuh dalam pertemuan-pertemuan
BPUPKI, yang dilaksanakan antara akhir Mei hingga per-
82 Daniel S. Lev, Islamic Courts in Indonesia, h. 39.
83 Dikutip dari Daniel S. Lev, Islamic Courts in Indonesia, h. 40.
— Islam dan Negara