Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
Tidak sebagaimana kolega-kolega mereka dari aliran-aliran
intelektual lain, yang—hingga tingkat tertentu—meleburkan diri
mereka dalam diskursus intelektual atau teoretis mengenai Islam
dalam hubungannya dengan masalah-masalah sosial dan politik
yang lebih luas, orang-orang di atas lebih suka untuk segera melibatkan
diri dalam lembaga-lembaga negara dan badan-badan
birokrasi. Sebagian karena alasan itu, juga karena watak kebijakan
birokratis negara yang—antara lain—menuntut monoloyalitas
dari aparat-aparatnya, beberapa di antara pembaru ini seringkali
dipandang relatif menarik diri dari umat. Namun demikian, terlepas
dari itu, mereka telah memainkan peran penting dalam membangun
jalinan politik yang lebih mesra antara Islam dan negara.
Dalam bentuknya yang paling sederhana, partisipasi mereka dalam
proses-proses birokrasi itu saja sudah merupakan sumbangan
besar bagi mulai menipisnya pandangan mengenai para politisi
Muslim yang memusuhi atau menarik diri dari badan-badan birokrasi
negara.
Pada saatnya, dengan makin meningkatnya jumlah para pendukung
Islam politik yang memasuki birokrasi negara sejak 1970an,
berkat akses mereka kepada pendidikan modern yang relatif
mudah, mereka telah memainkan peran besar dalam mempengaruhi
sepak terjang dan arah negara. Dalam konteks khusus ini,
tumbuhnya proses yang sejak awal 1980-an disebut “Islamisasi
birokrasi negara” (akan dibahas lebih lanjut dalam bab berikut)
Sumarlin dan lain sebagainya. Wawancara dengan M. Dawam Rahardjo di Jakarta,
20 Agustus 1991. Lihat juga artikelnya, “Basis Sosial Pemikiran Islam di Indonesia
Sejak Orde Baru,” h. 9.
— Bahtiar Effendy