Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
bangsa Indonesia. Dengan demikian, tranformasi intelektual itu
benar-benar telah meminimalkan, jika tidak menghilangkan sama
sekali, kesahihan “konvensi” bahwa Islam politik niscaya merupakan
ancaman terhadap negara atau bangsa.
Berdasarkan perkembangan itu, tidak ada lagi alasan yang
sah bagi negara untuk mengucilkan Islam politik dari proses politik
bangsa ini. Sehingga, mengakomodasi gagasan dan praktik
Islam politik yang telah mengalami transformasi di atas menjadi
keharusan imperatif bagi negara dalam rangka menghindari ketegangan-ketegangan
di satu sisi, dan meningkatkan legitimasinya
di sisi lain.
Ringkasnya, sebagai sebuah jawaban analitis terhadap sudut
pandang yang kini dominan bahwa upaya-upaya akomodatif negara
dan kemesraannya terhadap Islam semata-mata adalah manuver
Presiden Soeharto untuk mengamankan jabatan presidennya
pada 1993, masuk akal jika dikatakan bahwa tanpa transformasi
intelektual semacam itu, upaya-upaya akomodatif tersebut
mungkin tidak akan terwujud. Dengan kata lain, jika Islam masih
menganut idealisme dan aktivisme politiknya yang lama, di
mana perjuangan demi pembentukan negara Islam atau negara
yang berdasarkan ideologi Islam menjadi tujuan utamanya, maka
langkah-langkah akomodatif di atas atau pun sikap politik negara
yang ramah mungkin tidak akan terjadi.
integrasi atau sektarianisMe:
politik akoModasi, MengaraH ke Mana?
Tidak semua pemikir dan aktivis Muslim senang dengan proses
berkembang dengan baiknya sintesis yang pas antara Islam dan
— Bahtiar Effendy