Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
penerbitan, lembaga-lembaga negara, dan pusat-pusat kekuasaan
lainnya yang terkait.
Menggunakan lembaga-lembaga tersebut untuk mencapai tujuan-tujuan
sosial-politik Islam merupakan langkah logis. Bahkan,
itu juga mencerminkan konsekuensi alamiah dari pertumbuhan
intelektualisme baru. Karena generasi para pemikir dan aktivis
Muslim yang baru muncul ini sudah siap terlibat dalam diskursus
baru mengenai Islam politik, maka pemanfaatan jalur-jalur lain
yang mungkin (selain partai-partai politik) sebagian besar didasarkan
kepada mekanisme yang memiliki afinitas langsung dengan
basis sosial-intelektual mereka. Selain karena struktur politik rezim
Orde Baru, pilihan mereka akan arena kegiatan sosial-politik yang
beragam tersebut secara langsung dipengaruhi oleh meningkatnya
ekspose mereka kepada pendidikan dan komunikasi modern.
Para intelektual Muslim yang kepedulian utamanya transformasi
sosial terlibat aktif dalam berbagai kegiatan LSM. Pada 1970-an,
dengan Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi
dan Sosial (LP3ES) sebagai basis utama mereka, banyak tokoh intelektualisme
baru itu, seperti M. Dawam Rahardjo, Tawang Alun
dan Sudjoko Prasodjo, melontarkan agenda-agenda transformasi
sosial mereka. 16 Bersama dengan sejumlah badan negara (khususnya
Departemen Agama) dan beberapa tokoh penting yang terkait
langsung dengan pesantren (misalnya Abdurrahman Wahid,
16 Ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa LP3ES adalah sebuah
LSM Islam. Meskipun demikian, penting untuk dicatat di sini bahwa banyak
pengurusnya yang aktivis Muslim. Secara politis, sebagaimana dinyatakan salah seorang
bekas tokoh pentingnya, banyak di antara individu-individu penting di LP3ES yang
sama-sama menyokong cita-cita negara Indonesia sebagaimana pernah diidealkan oleh
Masyumi dan PSI pada awal 1950-an (misalnya gagasan mengenai sebuah negara yang
demokratis dan egalitarian). Mengenai pernyataan yang terakhir ini, lihat R. William
Liddle, “RMS,” Tempo, 10 April 1993, h. 104.
— Islam dan Negara