Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
kelompok Islam ini untuk mengekspresikan pandangan mereka
dalam nada yang relatif umum. Sejak jatuhnya pemerintahan
Soeharto, pada dasarnya mereka hanya menyerukan kebutuhan
untuk menerapkan syariah Islam dalam segenap aspek kehidupan.
Hal itu dilakukan dengan cara yang damai melalui penyebaran
gagasan dan pemikiran, tulisan dan perkataan.
Namun, satu pengecualian penting perlu disebut berkaitan
dengan FPI. Selain menyerukan penerapan syariah Islam, organisasi
ini sering kali mengangkat masalah-masalah yang berkaitan
dengan perjudian, pornografi, prostitusi, serta penjualan dan
konsumsi minuman keras, yang sayangnya melibatkan kekerasan.
Oleh sebab itu, organisasi ini menjadi momok yang menghantui
terutama kalangan yang bekerja dalam industri perjudian, pornografi,
prostitusi dan minuman keras. 56 Sudah menjadi maklum
bahwa Islam melarang perjudian, pornografi, prostitusi dan minuman
keras. Meskipun Indonesia bukan sebuah negara Islam,
namun ada ketentuan hukum yang melarang perjudian, pornografi
dan prostitusi, kecuali di area-area yang telah dilokalisasi—sebuah
kebijakan yang kerap menuai kritik dari banyak tokoh Muslim
dan lembaga-lembaga Islam. Selain itu, ada pembatasan hukum
menyangkut penjualan dan produksi minuman keras. Oleh
sebab itu, tidak keliru jika dikatakan bahwa FPI—atau organisasi
Islam lainnya berkaitan dengan soal itu—pada dasarnya memiliki
hak untuk menyuarakan penentangan terhadap praktik-praktik
perjudian dan prostitusi serta konsumsi minuman keras. Hal ini
dapat diterima sepanjang mereka melakukan hal itu dengan sepenuhnya
mematuhi hukum dan peraturan yang ada.
56 Khamami Zada, Islam Radikal: Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras
di Indonesia, h. 162-163.
— Islam dan Negara