Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
tahun-tahun, dan pada mulanya dikenal sebagai kerudung (model
penutup kepala yang jauh lebih longgar dibandingkan jilbab),
jilbab selalu menjadi bagian dari pakaian wanita Muslim Indonesia
(meski tidak niscaya dipandang wajib), yang dipakai terutama
pada acara-acara keagamaan. Banyak lembaga pendidikan Islam,
negeri maupun swasta (misalnya pesantren dan sekolah-sekolah
lain yang dikelola oleh Muhammadiyah, NU dan Departemen
Agama), mengharuskan siswi-siswinya mengenakan penutup kepala
dengan variasi yang berbeda sebagai bagian dari seragam sekolah.
Pada tahun-tahun itu, tampaknya tidak berlebihan dikatakan bahwa
penutup kepala hampir bukan merupakan persoalan, apalagi dengan
skala nasional.
Namun demikian, situasi di mana persoalan itu berkembang
membuat jilbab sulit dilihat semata-mata sebagai fenomena keagamaan.
Sebaliknya, persoalan jilbab tampaknya memiliki bobot politik
yang penting. Sehingga, memahami kasus itu semata-mata dalam
konteks keagamaannya saja tidak akan membawa kita lebih dekat kepada
masalah yang mendasari tindakan negara melarang siswi Muslim
di sekolah-sekolah menengah memakai jilbab.
Pada akhir 1970-an, dunia Islam diharubirukan oleh gaung kebangkitan
agama. 58 Selama satu dekade atau sekitar itu, paham
kebangkitan Islam ini telah mempengaruhi ekspresi keagamaan
dan politik Islam. Secara keagamaan, revivalisme Islam menegaskan
kembali dimensi praktik dan hukum Islam, menekankan
“apa yang dipandang sebagai tema-tema utama Islam, mencakup
pemakaian kerudung dan pengaturan wanita serta legislasi atas
berbagai wilayah moralitas individu.” Secara politis, revivalisme
58 Lihat John L. Esposito (ed.), Voices of Resurgent Islam, New York and Oxford:
Oxford University Press, 1983.
— Islam dan Negara