Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
multiinterpretatif. 23 Corak multiinterpretatif ini telah berperan
sebagai dasar dari kelenturan Islam dalam sejarah. Selebihnya,
hal yang demikian itu juga mengisyaratkan keharusan pluralisme
dalam tradisi Islam. Karena itu, sebagaimana telah dikatakan
oleh banyak pihak, Islam tidak bisa dan tidak seharusnya dilihat
secara monolitik. 24
Ini berarti bahwa Islam yang empirik dan aktual—karena
“berbagai perbedaan dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik”
—akan berarti hal yang berbeda bagi orang yang berbeda. Dan
sejajar dengan itu, “ia akan dipahami dan dimanfaatkan secara
berbeda.” 25 Jika perspektif ini diletakkan dalam konteks kehidupan
politik Islam kontemporer, maka upaya untuk mendirikan negara
Islam—meskipun dasar-dasar teologisnya masih merupakan
sesuatu yang bisa diperdebatkan—bisa dipahami secara berbeda
oleh kalangan Muslim lain. Akibatnya, untuk menyebut satu contoh
yang sangat ekstrem dan kontroversial dalam masalah ini, apa
yang dianggap sebagai negara Islam oleh kaum Muslim di Iran
telah dilihat secara lain oleh saudara-sudaranya sesama Muslim di
Arab Saudi. Bahkan pada kenyataannya, seperti yang sudah luas
diketahui, masing-masing keduanya pernah berusaha untuk saling
menolak apa yang mereka pandang sebagai negara Islam. 26
23 Paparan historis-sosiologis panjang mengenai hal ini dapat ditemukan, antara
lain, dalam Marshall G.S. Hodgson, The Venture of Islam: Conscience and History
in a World of Civilization, Volume I-III, Chicago: University of Chicago Press,
1974.
24 Tentang kecenderungan untuk melihat Islam secara monolitis, lihat Mohammed
Ayoob, “Myth of the Monolith,” hh. 1-6.
25 Nazih Ayubi, Political Islam: Religion and Politics in the Arab World, hh. 60-
61.
26 Lihat Al-Jazîrah, Riyadh, 22 Agustus 1987; Al-Nadwah, Mekkah, 22 Agustus
1987; Kayhân Al-‘Arabî, Teheran, 25 Mei 1991. Dikutip dari Nurcholish Ma-
— Bahtiar Effendy