Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
tahun pertama pemerintahan Soeharto, diskursus politik rekonsiliasi
sebagian besarnya, tetapi tidak sepenuhnya, didominasi oleh
para intelektual dan aktivis Muslim generasi baru yang berakar
dalam tradisi modernisme Islam.
Dilihat dari perspektif politik kepartaian, gerakan pembaruan
ini terutama berpusat pada para pemikir dan aktivis politik Muslim
yang lebih muda. Seperti halnya kolega-kolega mereka dari
aliran-aliran pemikiran lain, mereka terasingkan dari perkembangan
kiprah politik Islam pada akhir 1950-an dan 1960-an. Dalam
periode ini, mereka menyaksikan bahwa pergumulan politik Islam
pada umumnya dicirikan sedikitnya oleh tiga gambaran utama:
(1) penekanan kepada perjuangan Islam politik yang bersifat formal
dan ideologis; (2) wawasan terbatas mengenai makna politik
Islam yang pada gilirannya mengarah pada dipilihnya parlemen
sebagai lapangan bermain yang utama; dan (3) perhatian yang
terfokus kepada kepentingan-kepentingan partisan yang mengakibatkan,
antara lain, berkembangnya sudut pandang komunalistik
mengenai Islam (yakni definisi yang sempit mengenai ummah,
yang hanya mencakup mereka yang bergabung dengan organisasiorganisasi
sosial-politik Islam).
Dalam pandangan aliran intelektual baru ini, ciri-ciri tersebut
menjadi faktor-faktor penting yang menyebabkan berkembangnya
politik eksklusivisme di kalangan para pemimpin dan aktivis Islam
politik. Dan pada gilirannya, seperti dikemukakan para penyokong
aliran intelektual baru ini, semuanya turut menyebabkan
merosotnya Islam sebagai sebuah kekuatan politik. 84
84 H.M.S. Mintaredja, Renungan Pembaharuan Pemikiran Masyarakat Islam dan
Politik di Indonesia, hh. 7-15. Sikapnya untuk melepaskan diri secara politis dan
ideologis dari upaya-upaya politik Islam di masa lalu juga dinyatakan secara publik
— Islam dan Negara