Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
Belanda, alat-alat konseptual yang digunakannya amat banyak dipengaruhi—tidak
serta-merta dalam pengertian pejoratif, hanya
sekadar menempatkan akar-akarnya—oleh tradisi sosial-intelektualnya
sendiri. Bahkan, seperti tegas dinyatakannya sendiri, teori
“dekonfessionalisasi” dipinjam dari kecenderungan akomodasionis
kelompok-kelompok sosio-kultural dan politik Belanda. 6 Sudah
umum diketahui bahwa salah satu ciri menonjol kehidupan sosial-keagamaan
di Belanda adalah terdapatnya “tingkat kesulitan
tertentu yang tak terhindarkan dalam hubungan antara berbagai
kelompok denominasi.” 7 Ketika menjelaskan asal-usul sosial-keagamaan
konsep ini, ia menulis:
Istilah [“dekonfessionalisasi”] ini pada mulanya digunakan di Belanda
untuk menunjukkan bahwa, untuk mencapai tingkat kebersamaan
tertentu, wakil-wakil dari berbagai kelompok peribadatan harus bertemu
untuk menemukan landasan bersama (yang dirumuskan bersama),
yakni mengenai kesepakatan bahwa implikasi-implikasi tertentu dari
sejumlah peribadatan mereka harus dihindarkan sebagai topik perbedaan
pendapat. 8
6 Sebagai bangsa yang terdiri dari berbagai pengelompokan religius dan kelas
(zuilen), orang-orang Belanda telah mengembangkan konsep akomo-dasionisme
politik yang pas sebagai landasan bagi tradisi demokrasi konstitusionalnya. Paparan
lebih lengkap mengenai masalah ini dapat dibaca dalam Arend Lijphart, The
Politics of Accomodation: Pluralism and Democracy in the Netherlards, Berkeley and
Los Angeles: University of Caiifornia Press, 1968. Lihat juga karyanya yang lain,
Democracy in Plural Societies: A Comparative Exploration, New Haven and London:
Yale University Press, 1977.
7 C.A.O. Van Nieuwenhuijze, “The Indonesian State and ‘Decon-fessionalized’
Muslim Concepts,” h. 180.
8 C.A.O. Van Nieuwenhuijze, “Islam and National Self-Realization in Indo-
nesia,” h. 152.
— Bahtiar Effendy