Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
sebagiannya dapat dinisbatkan kepada kiprah para pembaru politik
dan birokrasi ini. 89
transforMasi sosial:
MeMperagaM Makna politik islaM
Dilihat dari perspektif rekonsiliasi gerakan pembaruan, pernyataanpernyataan
intelektual aliran transformasi sosial lebih kompleks—dan
karenanya juga lebih sulit—dipaparkan. Pertama-tama, kompleksitasnya
terletak pada pilihan agenda yang bercorak populis dan berorientasi
kepada masyarakat. Kedua, kompleksitas itu juga terletak
pada nada politisnya yang tampak mengarah kepada pembentukan
masyarakat yang kuat vis-a-vis negara, dan tidak sekadar diarahkan
kepada proses rekonsiliasi politik antara Islam dan negara.
Dengan nuansa politik semacam ini, sulit dibayangkan bahwa
paradigma-paradigma intelektual dan aksi-aksi aliran ini akan
dipandang tidak membahayakan oleh negara. Sejauh tempatnya
dalam diskursus intelektual ditelusuri, tampak bahwa aliran transformasi
sosial ini mewakili sebuah segmen penting dari apa yang
oleh para pengamat disebut “kelompok pluralis kritis radikal”
89 Beberapa pihak menyatakan, yang terjadi adalah perses kebalikannya, yakni
“birokratisasi atau etatisasi Islam.” Bagaimana pun persisnya yang berlangsung,
fenomena ini memperlihatkan kedekatan yang makin meningkat antara “kelompok
Islam” dan “kelompok nasionalis” yang mendominasi negara. Bahkan pun dalam
penampilannya yang kurang optimistik, fenomena ini masih mengindikasikan
mencairnya sikap saling memusuhi yang sudah lama berlangsung antara kedua faksi
politik tersebut. Observasi menarik mengenai masalah ini dapat ditemukan dalam
M. Dawam Rahardjo, “Pluriformitas dalam Perkembangan Islam di Indonesia dan
Kebangkitan Agama-agama.” Lihat juga, “Islamisasi Birokrasi atau Birokratisasi Islam?”
Media Dakwah, Juli 1991. Untuk konteks lokal, lihat Robert W. Hefner, “Islamizing
Java?: Religion and Politics in Rural East Java,” Journal of Asian Studies,
Vol. 46, No. 3, August 1987, hh. 533-554.
— Islam dan Negara