Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
Meskipun demikian, penting dicatat di sini bahwa aktivisme
politis dan birokratis jenis ini mengharuskan para partisipannya
untuk tunduk kepada pembawaan dan gaya tertentu dalam bersikap.
Lebih khusus lagi, mengingat situasi yang mencirikan corak
hubungan politik antara Islam dan negara, aktivisme di atas
mensyaratkan kesediaan dan kemampuan para partisipannya untuk
memainkan politik integrasionisme dan akomodasionisme.
Dan untuk menjalankan politik itu, mereka harus menyesuaikan
diri dengan arus utama proses-proses politik dan birokrasi yang
dijalankan para elite negara. Ironisnya, dalam upaya menjalankan
keharusan inilah para pendukung reformasi politik/birokrasi berhadapan
dengan sejumlah hambatan yang terutama didakwakan
kepada mereka oleh rekan-rekan mereka sesama Muslim. Ini mudah
dipahami, karena kedua belah pihak punya pandangan dan
pendekatan politik yang amat berbeda.
Salah satu di antara hambatan-hambatan yang paling serius
berkaitan dengan masalah legitimasi, yakni: sejauh manakah terobosan
mereka dalam bidang politik dan birokrasi dapat diterima
oleh sebagian besar komunitas politik Islam. Dilihat dari berbagai
reaksi kelompok yang terakhir ini, terutama sepanjang 1970-an
dan awal 1980-an, suatu periode di mana kecurigaan dan permusuhan
politik antara Islam dan negara berlangsung amat tajam,
cukup adil jika dikatakan bahwa gerakan reformasi ini mengalami
krisis legitimasi.
Salah satu keterangan yang mungkin dapat menjelaskan kasus
ini adalah tradisi lama aktivisme Islam politik. Salah satu di antara
berbagai kebiasaan yang dominan dalam praktik-praktik Islam
politik yang lebih awal di Indonesia adalah penyandarannya kepada
partai-partai politik Islam. Dalam konteks Orde Baru, tradisi
0 — Bahtiar Effendy