Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
itu, Piagam Madinah itu sendiri tidak menyebut Islam sebagai
agama resmi negara. Dalam bukunya yang luas dibaca berjudul
Islam dan Tata Negara, ia menulis:
Satu hal yang patut dicatat bahwa Piagam Madinah, yang oleh banyak
pakar politik didakwakan sebagai konstitusi negara Islam yang pertama
itu, tidak menyebut agama negara. 20
Butir ini penting bagi Munawir, karena ia menilai bahwa penyebutan
agama tertentu sebagai agama negara merupakan syarat
mutlak bagi eksistensi sebuah negara agama. Karena itu, menurutnya,
kenyataan bahwa Piagam Madinah tidak menyebut Islam sebagai
agama negara menyiratkan bahwa Nabi Muhammad benarbenar
tidak menyerukan umatnya agar mendirikan sebuah negara
agama yang di dalamnya Islam menjadi satu-satunya dasar. 21
Berdasarkan kajian tersebut, setidak-tidaknya ada dua proposisi
penting yang dapat dirumuskan. Pertama, sangat beralasan
untuk mengargumentasikan bahwa Islam tidak memiliki preferensi
konseptual atau teoretis apa pun mengenai watak atau konstruk
negara dan sistem pemerintahannya. Lebih dari itu, juga
bisa dikatakan bahwa Islam tidak secara khusus mewajibkan para
pemeluknya untuk mendirikan sebuah negara, apalagi negara
yang berwatak teokratis. Kedua, terlepas dari tidak adanya kon-
20 Munawir Syadzali, Islam dan Tata Negara, h. 16.
21 Menurut Munawir Syadzali, parameter-parameter lain negara teokratis adalah
(1) dijadikannya kitab suci sebagai sumber hukum negara; dan (2) kepemimpinan
negara berada di tangan para pemimpin agama. Parameter-parameter ini harus ada
semuanya dalam sebuah negara untuk dapat disebut sebagai negara teokratis. Paparan
yang memberi penjelasan lebih rinci mengenai masalah ini terdapat dalam artikelnya
berjudul “Negara Pancasila bukan Negara Agama dan bukan Negara Sekuler,”
makalah tidak diterbitkan, tanpa tanggal.
0 — Bahtiar Effendy