Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
Presiden Soekarno, dengan dukungan tentara, mengeluarkan dekrit
untuk kembali ke UUD 1945. Langkah ini, sebuah strategi
yang rupanya telah dicanangkannya sejak lama, memberinya kekuatan
eksekutif yang kuat untuk mengontrol negara. 159
Sekali lagi, kelompok Islam secara simbolik berhasil dikalahkan.
Dan di balik kekalahan simbolik tersebut, selama masa Demokrasi
Terpimpin di bawah Soekarno, artikulasi legalistik/formalistik
gagasan dan praktik politik Islam, terutama gagasan Islam
sebagai dasar ideologi negara, mulai menunjukkan implikasi-implikasi
bawaannya yang lebih negatif. Kecuali NU, yang segera
menata kembali orientasi politiknya 160 dan menerima Manipol
Usdek-nya Soekarno 161 , kekuatan politik Islam menurun drastis.
Para pemimpin Masyumi khususnya, yang sejak awal diskursus
ideologis di Indonesia dipandang sebagai pendukung-pendukung
sejati gagasan negara Islam, dijebloskan ke dalam penjara karena
oposisi mereka terhadap rezim yang terus berkelanjutan. Dan
akhirnya, dengan alasan bahwa beberapa pemimpin utamanya
(seperti Mohammad Natsir dan Sjafruddin Prawiranegara) ikut
159 Untuk paparan lebih lengkap mengenai aliansi Soekarno dan tentara untuk
mengakhiri sidang-sidang Majelis Konstituante, lihat Adnan Buyung Nasution, The
Aspiration for Constitutional Government in Indonesia, hh. 255-401.
160 Karena alasan ini, NU seringkali dipandang sebagai partai yang oportunistik.
Meskipun demikian, para pemimpinnya membela bahwa keterlibatan mereka
dalam rezim Demokrasi Terpimpin adalah untuk menyeimbangkan posisi PKI yang
terus makin dominan.
161 Ini merupakan manifesto politik yang terdiri dari (1) kembali ke UUD 1945;
(2) sosialisme Indonesia; (3) demokrasi terpimpin; (4) ekonomi terpimpin; dan (5)
kepribadian Indonesia. Lihat B.J. Boland, The Struggle of Islam in Modern Indonesia,
hh. 101-102.
— Islam dan Negara