Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
akan mengancam kegiatan-kegiatan sosial-keagamaan dan politik
mereka. Meskipun demikian, dalam pandangan mereka, kerangka
konstitusional semacam itu akan mengakibatkan diambilnya
langkah-langkah yang diskriminatif. 96
Karena itu, seperti Sisyphus, para pendiri republik ini dipaksa
untuk kembali melakukan tugas melelahkan dalam rangka
memodifikasi dasar ideologis dan konstitusional negara. Dalam
upaya ini, Hatta menyarankan agar dibuat penyesuaian-penyesuaian
tertentu untuk menjamin kesatuan negara nasional Indonesia.
Dan karena didorong oleh desakan Hatta, kelompok Islam
(diwakili oleh Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasjim, Kasman
Singodimejo, dan Teuku Mohammad Hassan), bersepakat untuk
menghapus unsur-unsur legalistik/formalistik Islam, terutama pencabutan
“butir-butir mengenai Islam sebagai agama resmi negara,
persyaratan bahwa presiden harus seorang Muslim dan ‘kewajiban
menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya’...” 97 Sementara
itu, kebalikannya, unsur teologi monoteistik dimasukkan ke
dalam sila pertama dalam Pancasila. Dengan demikian, sila pertama
berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa.”
Ada sejumlah dugaan mengenai mengapa para pemimpin kelompok
Islam bisa segera menerima penghapusan Piagam Jakarta—
sebuah modus vivendi konstitusional yang untuk mendapatkannya
mereka harus berjuang tanpa lelah di PPKI. Pertama,
dimasukkannya kata-kata “Yang Maha Esa” dapat dilihat sebagai
96 Deliar Noer, Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965, Jakarta: Pustaka Utama
Grafiti, 1987, h. 40. Lihat juga, Mohammad Hatta, Sekitar Proklamasi, Jakarta:
Tintamas, 1969, hh. 57-59.
97 B.J. Boland, The Struggle of Islam in Modern Indonesia, h. 36. Lihat juga Endang
Saifuddin Anshari, The Jakarta Charter 1945, h. 30; Deliar Noer, Partai Islam
di Pentas Nasional, hh. 40-41.
0 — Bahtiar Effendy