Islam dan Negara - Democracy Project

D e m o c r a c y P r o j e c t
juga dakwaan terhadap para pemimpinnya, khususnya Mohammad
Natsir. 36
Keterangan penting yang mungkin dapat menjelaskan masalah
ini terletak pada cara kedua belah pihak memandang diskursus
Islam politik—khususnya Masyumi—dalam Majelis Konstituante.
Tidak sebagaimana para tokoh gerakan pembaruan teologis/religius
ini, yang membaca kiprah Islam politik yang memperjuangkan
negara Islam (atau Islam sebagai dasar ideologi negara)
sebagai suatu “kecelakaan sejarah,” 37 para kritikus mereka
cenderung melihatnya sebagai suatu “keharusan sejarah.” Dalam
pandangan mereka, pergulatan demi Islam sebagai ideologi nega-
36 Hingga tingkat tertentu, kritik-kritik yang dikemukakan para tokoh pembaruan
teologis/religius ini terhadap idealisme dan aktivisme Islam politik yang lebih
awal memang keras. Untuk paparan yang lebih lengkap, lihat esai Nurcholish Madjid,
“The Issue of Modernization among Muslims in Indonesia: From a Participant’s
Point of View,” Ahmad Ibrahim, Sharon Siddioue, Yasmin Hussain (eds.), Readings
on Islam in Southeast Asia, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1985, h.
383. Lihat juga Djohan Effendi dan Ismed Natsir (eds.), Pergolakan Pemikiran Islam:
Catatan Harian Ahmad Wahib, Jakarta: LP3ES, 1981, hh. 144-174.
37 Dengan mempertimbangkan fungsi historis Majelis Konstituante, orangorang
seperti M. Dawam Rahardjo dan Nurcholish Madjid sepenuhnya mengakui
legalitas dan konstitusionalitas diskursus politik semacam itu. Dalam hal ini, mereka
sekadar mempertanyakan apa pertimbangan di balik pengusulan Islam sebagai dasar
negara, dan kalkulasi politik para pendukungnya, mengingat bahwa perjuangan
mereka itu — jika dilihat bahwa anggota-anggota yang “Muslim” jumlahnya hanya
mencapai 43,5% — akan menemui kegagalan. Dalam pandangan mereka, secara
politis akan lebih bijaksana seandainya saja para pemimpin Islam politik, khususnya
mereka yang memimpin Masyumi, mengupayakan pelembagaan lebih jauh gagasan-gagasan
demokrasi — suatu upaya politik yang mereka (bekerjasama dengan kelompok-kelompok
politik progresif lainnya seperti PSI, Parkindo dan Partindo) pernah
upayakan pada awal dekade 1950-an. Wawancara dengan M. Dawam Rahardjo
di Jakarta, 20 Agustus 1991. Wawancara dengan Nurcholish Madjid di Montreal,
3 November 1991. Lihat juga “Tidak Usah Munafik,” Matra, Desember 1992, hh.
13-23.
0 — Islam dan Negara